Showing posts with label Akuntansi. Show all posts
Showing posts with label Akuntansi. Show all posts

Pengertian Pembiayaan Menurut Para Ahli

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Gambar: Pengertian Pembiayaan
Berikut pengertian pembiayaan menurut para ahli, yaitu:
Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Menurut Hendry pembiayaan adalah kerjasama antara lembaga dan nasabah dimana lembaga sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Muhammad pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Kemudian di jelaskan lagi dalam UU no. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin ke 25 menjelasakan bahwa: Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:
  1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
  2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
  3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
  4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulan bahwa pembiayaan adalah sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.


Sumber:
  • Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm 17.
  • Muhammad Syafi’I Antonio. Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm 160.
  • Arrison Hendry, Perbankan Syariah, Jakarta: Muamalah Institute, 1999, hlm 25.

Sekian uraian tentang Pengertian Pembiayaan Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Kepemilikan Manajerial Menurut Para Ahli

Berikut Pengertian Kepemilikan Manajerial Menurut Para Ahli, yaitu:

Jensen and Meckling (1976); Morck, dkk (1988) dan Cheng dan Warfield (2005) dalam Rahmawati (2012:103) menyatakan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial adalah sebuah mekanisme penting untuk meluruskan insentif manajer dengan para pemegang saham”.

Wahidahwati (2002:5) dalam Rustendi dan Jimmi (2008) menyatakan kepemilikan manajerial sebagai berikut: “Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial diukur dari jumlah prosentase saham yang dimiliki manajer”.

Kepemilikan manajerial menurut Machmud & Djakman (2008) dalam Tita Djuitaningsih (2012) adalah sebagai berikut: “Kepemilikan saham manajerial adalah tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan”.

Gambar: Kepemilikan Manajerial
Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dalam perusahaan dan ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kepemilikan adalah melalui ESOP, yakni program kompensasi yang berdasarkan saham. Ketika seseorang manajer diberi opsi, opsi tersebut biasanya tidak dapat digunakan sampai tiga atau empat tahun kemudian. Ketika opsi menjadi dapat digunakan (vested), manajer dapat memilih untuk menaham exercisable options atau menggunakan opsi dan daripada menahan saham (untuk membiayai penggunaan opsi, manajer pada umumnya menjual saham yang diterima dari penggunaan opsi). Manajer juga diberikan restricted stock, seperti option grants, tidak dapat diperdagangkan sampai setelah tiga atau empat tahun.

Jensen dan Mecking (1976) dalam Herawaty (2008) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Penelitian mereka menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat (Shleifer dan Vishny 1986 dalam Herawaty 2008).

Sumber:
Rahmawati, Teori Akutansi Keuangan, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.

Sekian uraian tentang Pengertian Kepemilikan Manajerial Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli

Setelah terjadinya krisis yang melanda Indonesia dan menyebabkan sebagian perusahaan tidak bisa bertahan dan sebagian pula bangkrut, pada tahun 1999 pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG). Berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 KNKCG telah mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance (GCG) yang pertama dan telah disempurnakan pada tahun 2001. Kemudian di tahun 2004 dibuatlah pedoman GCG untuk Perbankan Indonesia dan KNKG melakukan perbaikan kembali pedoman GCG untuk perbankan ditahun 2013.

Gambar: Pengertian Good Corporate Governance
Pengertian dari Corporate Governance menurut para ahli yaitu:

(Surya dan Yustiavanda, 2006:24-26): 
Komite Cadbury mendefinisikan Corporate Governance sebagai : “Sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders yang berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, corporate governance adalah:
“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika”.

Pengertian lain mengenai corporate governance menurut Stjin Claessens :
“Pengertian corporate governance dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, mengacu pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang dapat diukur melakui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan stakeholders. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, peradilan, pasar keuangan dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.”

Kategori pertama dapat dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance di suatu negara, misalnya dengan melihat bagaimana Dewan Direksi memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan kategori kedua dijadikan dasar analisis dalam mengkaji corporate governance secara komparatif, misalnya bagaimana melihat berbagai perbedaan dalam kerangka normatif yang dibangun akan mempengaruhi pola perilaku perusahaan, inverstor, dan lainnya.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.

Sekian uraian tentang Pengertian Good Corporate Governance Menurut Para Ahli, semoga bermanaat.

Pengertian Dewan Komisaris Menurut Para Ahli

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”.

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:
“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Menurut Sembiring (2005) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut:
“Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”.

Gambar: Pengertian Dewan Komisaris
Berdasarkan ketiga definisi dewan komisaris di atas menunjukkan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance.

Metode Pengukuran Ukuran Dewan Komisaris
Menurut Sembiring (2005) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitor yang dilakukan akan semakin efektif.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.

Sekian uraian tentang Pengertian Dewan Komisaris Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat,

Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli

Administrasi Negara secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua aparatur Negara yang telah di tentukan sebelumnya.

Berikut pengertian Administrasi Negara menurut para ahli, yaitu:

Menurut Dimock dikutip Anggara (2012:134) mengatakan bahwa : Administrasi Negara merupakan bagia dari adinistrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari satu keluarga sehingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakan, dan dikemudikan.

Berdasarkan pengertian administrasi negara diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah kegiatan yang diberkaitan dengan pelaksanaan urusan-urusan negara, kebijakan negara dan kewenangan politiknya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.


Menurut Dwight Waldo dikutip Syafei (2003:33) mengatakan bahwa : Administrasi negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah.

Sependapat dengan pernyataan diatas yang dikemukakan oleh George J.Gordon yang dikutip Syafei (2003:33) bahwa : Administrasi negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Administrasi negara menurut Edward H. Lichfield dikutip Syafei (2003:33) menjelaskan bahwa : Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara lebih kepada aktifitas kenegaraan. Objek disiplin ilmu administrasi Negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi Negara sangat penting dipelajari oleh setiap masyarakat yakni untuk memahami akan arti pentingnya kegiatan adminitrasi dalam suatu Negara yang dikaitkan dengan kewenangan publik.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.


Sekian uraian tentang Pengertian Administrasi Negara Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat,

Pengertian Biaya Menurut Para Ahli

Pengertian Biaya - Dalam kehidupan sehari-hari biaya merupakan istilah yang sudah biasa, dan setiap orang memiliki pengertian sendiri-sendiri tentang biaya.

Sehubungan dengan istilah biaya, berikut ini beberapa pengertian biaya dilihat dari sudut pandang Akuntansi Biaya dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

Pengertian biaya menurut Hansen, Mowen (2004:40) dikemukakan bahwa: “Biaya adalah kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi”. 

Adapun definisi biaya menurut Pernya taan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (1994: 24) adalah sebagai berikut : 
“Biaya adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus atau berkurangnya ak tiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanam modal”. 

Pengertian Biaya Menurut Para Ahli

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan pengorbanan yang dapat diukur dengan satuan uang atas kepemilikan barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu dan jangka waktu atau masa manfaat dari pengorbanan tersebut melebihi satu periode akuntansi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka biaya adalah pengorbanan yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut : 
  1. Merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
  2. Diukur dalam satuan uang 
  3. Yang terjadi atau yang secara potensial akan terjadi 
  4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu 
  5. Berkurangnya aktiva 
  6. Adanya kewajiban yang berakibat pada penurunan ekuitas 
Jadi pengorbanan yang mencakup syarat tersebut dapat dianggap sebagai biaya sedangkan pengorbanan yang tidak me nghasilkan manfaat dianggap sebagai pemborosan (kerugian pada perusahaan).

Sumber:

Hansen & Mowen. 2004.  Manajemen Biaya, Edisi Bahasa Indonesia. Buku Kedua.Jakarta: Salemba Empat.

Sekian uraian tentang Pengertian Biaya Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Para Ahli

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban - Berbagai rumusan mengenai akuntansi pertanggungjawaban menurut pendapat para ahli akuntansi akan disajikan dibawah ini.

Menurut Hansen, Mowen (2005:116) definisi akuntansi pertanggungjawaban adalah sebagai berikut : 
”Akuntansi pertanggungjawaban adalah Sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. 

Adapun akuntansi pertanggungjawaban me nurut Garrisson (2001:20) adalah sebagai berikut : 
A system of accounting in which costs are assigned to various managerial level according to where control of the costs deemed to rest, with the managers then held responsibility for difference betw een and actual results. 

Sedangkan akuntansi pertanggungjawaba n menurut LM Samryn (2001: 258) adalah sebagai berikut : 
“ Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja se tiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. 

Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban

Dari berbagai definisi diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai akuntansi pertanggungjawa ban sebagai berikut : 
  1. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan su atu sistem akuntansi yang disusun berdasarkan struktur organisasi yang secara tegas me misahkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing tingkat manajemen. 
  2. Akuntansi pertanggungjawaban mendorong para individu, terutama para manajer untuk berperan aktif dalam mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. 
  3. Penyusunan anggaran dalam akuntansi pert anggungjawaban adalah berdasarkan pusat-pusat pertanggungjawaban. Dari laporan pertanggungjawaban dapat diketahui perbandingan antara realisasi dengan anggarannya, sehingga penyimpangan yang terjadi dapat dianal isa dan dicari penyelesaiannya dengan manajer pusat pertanggungjawabannya. 
  4. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil evaluasi dan penilaian kinerja yang berguna bagi pimpinan dalam penyusunan rencana kerja periode mendatang, baik untuk masing-masing pusat pert anggungjawaban maupun untuk kepentingan perusahaan secara keseluruhan.
Sedangkan menurut Mulyadi (1983 : 379-380) dikemukakan : “Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan penghasilan dilakukan dengan bidang pe rtanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan dari biaya dan penghasilan yang dianggarkan”.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.

Sekian uraian tentang Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Pengendalian Biaya Menurut Para Ahli

Pengertian Pengendalian Biaya - Dalam akuntansi pertanggungjawaban ini menghubungkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh seorang manajer dengan wewenang yang dimiliki manajer tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh seorang manajer tersebut didelegasikan dari manajer tingkat atas ke manajer yang ada dibawahnya dan pendelegasian wewenang  menuntut manajer yang ada untuk mempertanggungjawabkan pelaksananaan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Pada akuntansi pertanggungjawaban pengendalian biaya dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan unit yang bertanggungjawab atas terjadinya biaya tersebut. 

Berikut ini Pengertian Pengendalian Biaya menurut beberapa ahli:

Pengertian dari pengendalian biaya menurut Joel G. Siegel dan Jae K. Shim  yang dialih bahasakan oleh Moh. Kurdi (1999;110) adalah: ”Pengendalian biaya adalah suatu langk ah yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa tujuan yang dibuat pada tahap perencanaan dapat dicapai dan untuk memastikan bahwa se mua segmen fungsi organisasi dalam perilakunya konsistansi dengan kebija kan-kebijakan untuk pengawasan biaya yang efektif” 

Dimana pengendalian biaya adalah untuk membandingkan biaya yang seharusnya dengan biaya-biaya yang sesungguhnya terjadi da n bila terjadinya selisih maka selisihnya perlu dianalisis lebih jauh, sehingga diketahui faktor penyebab penyimpangan yang terjadi sampai pada dilakukannya tindakan koreksi. 

Adapun menurut Henry Simamora (1999;301) mengemukakan bahwa : ” Pengendalian biaya adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja standar, penganalisisan selisih-selisih yang timbul guna mengindentifikasikan penyebab-penyebab yang dapat membenahi atau menyesuaikan perencanaan dan pengendalian di masa yang akan datang” 

Setiap bidang pertanggungjawaban menyusun anggaran biaya dan penghasilannya masing-masing dengan memperhatikan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Anggaran yang telah di susun digunakan sebagai alat pengukur pelaksanaan kegiatan dan masing-masing bagian sistem akuntansi disusun agar dapat mengumpulkan dan melaporkan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk dilaporkan kepada bagian yang ditetapkan bertanggung jawab. 

Pengertian Pengendalian Biaya Menurut Para Ahli

Pertanggungjawaban untuk penghasila n yang diperoleh pelaksanaannya tidak begitu sulit, karena penghasi lan lebih mudah diidentifikasikan dibandingkan dengan biaya yang terjadi. Didalam pusat pertanggungjawaban tidak selalu timbul dari keputusan yang diambil kepala bagian yang bersangkutan, karenanya tidak semua biaya yang terjadi dalam suatu bagian pertanggungjawaban dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan, maka dalam pengumpulan biaya tiap bidang pertanggungjawaban harus dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan, hanya biaya-biaya yang dapat dikendalikan oleh kepala bagian yang bersangkutan yang harus diminta pertanggungjawaban. Untuk itulah akuntansi pertanggungjawaban biasanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban yang merupakan suatu alat pengendalian, pengendalian yang dimaksud adalah pengendalian terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat pertanggungjawaban. 

Biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban dihubungkan dengan manajer yang memiliki wewenang untuk mengkonsumsi sumber daya, karena sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya, maka akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen untuk melakukan pengelolaan biaya. 

Untuk tujuan pengendalian biaya, organi sasi harus disusun sedemikian rupa sehingga jelas wewenang dan tanggung jawa b dari tiap-tiap manajer. Anggaran menghendaki adanya organisasi yang baik, yang tiap-tiap manajernya mengetahui wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing. 

Berdasarkan pada pokok pikiran yang telah diuraikan di atas dan teori-teori yang ada, maka dapat dikemukakan sebuah hipotesis yaitu apakah terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya, dengan rumus : 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya. 
Hi : Terdapat hubungan antara penerapan akuntansi pertanggungjawaban dengan efektivitas pengendalian biaya.

Sumber:
Simamora, Henry, 1999, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua, Cetakan kedua, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.

Sekian uraian tentang Pengertian Pengertian Pengendalian Biaya, semoga bermanfaat.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi - Pada kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai Pengertian dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi menurut beberapa ahli. Langsung saja ya..?

Terdapat beberapa definisi sistem informasi akuntansi yang telah dikemukakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut :

Menurut Romney dan Steinbart (2009:28) dalam Dewi, sistem informasi akuntansi adalah: “An acconting information system is a system that collect, records, stores and processes data to produce information for decision makers”Pernyataan yang dikemukakan oleh Romney dan Steinbart menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi untuk pengambil keputusan.

Menurut Diptyana dan Dewi (2014 : 6) sistem informasi akuntansi adalah “Suatu kesatuan aktivitas, data, dokumen dan teknologi yang keterkaitannya dirancang untuk mengumpulkan dan memproses data, sampai dengan menyajikan informasi kepada para pengambil keputusan di internal organisasi dan eksternal organisasi”.

Sistem informasi akuntansi juga didefenisikan oleh Bodnar (2010:8) : “Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mentransformasi data akuntansi menjadi informasi”.

Sistem informasi akuntansi menurut Diana dan Setiawati (2011 : 4) meliputi beragam aktivitas yang berkaitan dengan siklus pemrosesan akuntansi perusahaan. Meskipun tidak ada dua organisasi yang identik, tetapi sebagian besar mengalami jenis kejadian ekonomi yang serupa. Kejadian-kejadian ini menghasilkan transaksi-transaksi yang dapat dikelompokkan menjadi empat siklus aktivitas bisnis yang umum, yaitu:

a. Siklus pendapatan
Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran yang berkaitan.
b. Siklus pengeluaran
Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.
c. Siklus produksi
Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengubahan sumber daya menjadi barang dan jasa.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi (SIA) adalah sistem yang dirancang untuk melakukan kegiatan proses data dan pelaporan informasi baik dengan manual maupun secara terkomputerisasi tentang kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Sistem informasi akuntansi juga dapat disimpulkan sebagai sub-sub sistem yang paling saling bekerja sama dan bertanggung jawab untuk menyediakan informasi keuangan dan informasi yang didapat dari data transaksi untuk tujuan pelaporan internal kepada manajer untuk digunakan dalam pengambilan dan pemegang saham, pemerintah, dan pihak-pihak lain di luar perusahaan.

Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi
Menurut Romney dan Steinbart (2009:29) dalam Dewi, fungsi sistem informasi akuntansi adalah:
  1. Collect and store data about organizational activities, resources and personal.
  2. Transform data into information that is useful for making decisions so management can plan, execute, control and evaluate activities, resources and personel.
  3. Provide adequate controls to safeguard the organization’s assets, including its data, to ensure that the assets and data are available when needed and the data are accurate and reliable”.
Pernyataan Romney dan steinbart menyatakan bahwa fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:
  1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut.
  2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
  3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan andal.

Sumber:
Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi 1. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Sekian uraian tentang Pengertian Sistem Informasi Akuntansi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Kas Menurut Para Ahli

Pengertian Kas
Kas merupakan suatu aset yang sangat penting dalam suatu perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu perusahaan. Dengan adanya kas maka kegiatan operasional perusahaan bisa berlangsung dengan lancar mulai dari yang terkecil hingga kegiatan investasi dalam suatu perusahaan. 

Berikut ini beberapa pengertian Kas Menurut Para Ahli:

Adapun pengertian kas menurut Dwi Martani (2012:180) menyatakan bahwa kas adalah aset keuangan uang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan.

Menurut Rizal Effendi (2013:191) dari segi akuntansi yang dimaksud dengan kas adalah segala sesuatu (baik yang berbentuk uang atau bukan) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran atau alat pelunasan kewajiban. Termasuk kas adalah rekening giro di bank (cash in bank), dan uang kas yang ada diperusahaan (cash on hand). Kas dalam perusahaan merupakan harta yang paling lancar, sehingga dalam neraca ditempatkan paling atas dalam kelompok paling atas. 

Menurut Rudianto (2012:188) kas merupakan alat pertukaran yang dimilki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan, setiap saat diinginkan. 

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1) kas merupakan aset lancar yang paling likuid, yang berarti dapat digunakan secara langsung untuk keperluan operasional perusahaan. Kas terdiri dari uang tunai dan saldo rekening koran perusahaan di bank. Uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Saldo perusahaan di bank dapat berupa rekening koran atau tabungan perusahaan di bank.

Dari beberapa penjelasan menurut para ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kas merupakan aset berbentuk uang maupun bukan uang yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan serta merupakan aset yang paling likuid atau paling lancar. Dan kas dapat berupa kas di bank dan kas yang ada di perusahaan. Kas yang terdapat pada perusahaan merupakan kas kecil.

Dalam pengelolaannya kas harus mendapatkan perlakuan khusus dalam suatu perusahaan, karena apabila dalam pengelolaan kas pada suatu perusahaan kurang efektif akan berdampak buruk bagi perusahaan. 
Pengertian Kas
Menurut Dwi Martani (2012:182) beberapa pengendalian terhadap kas misalnya sebagai berikut :
  1. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayar. Tingkat pemisahan tugas disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Pada entitas yang besar pemisahan tugas dilakukan dalam unit terpisah, namun dalam entitas kecil pemisahan tugas tidak dapat dilakukan dengan ideal. Utamanya, harus ada kroscek dan control dari pihak lain, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dihindari.
  2. Penggunaan lemari besi atau brankas untuk menyimpan kas atau di ruang tertutup dengan akses terbatas.
  3. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda.
  4. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan mengunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lain.
  5. Penerimaan kas dilakukan melalui bank, untuk keamanan dan pengendalian pencatatan.
  6. Penggunaan system imprest kas kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil.
  7. Rekonsiliasi antara pencatatan perusahaan dengan rekening koran bank.

Pengertian Kas Kecil
Kas kecil merupakan suatu dana atau uang tunai yang dimiliki perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan kurang efisien apabila pembayarannya menggunakan cek. Kas kecil harus selalu tersedia pada perusahaan untuk aktivitas operasional perusahaan dan tidak mengganggu kelancaran aktivitas operasional perusahaan.

Menurut Rudianto (2012:188) kas kecil adalah uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relative kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. 

Menurut Rizal Effendi (2013:191) dana kas kecil adalah dana kas yang dibentuk secara periodik untuk menutupi pengeluaran yang sifatnya relative kecil dan rutin, yang tidak ekonomis kalau menggunakan cek.

Keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil, entitas tidak mungkin melakukannya dengan menggunakan cek karena tidak efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran kas dalam jumlah kecil entitas membentuk dana kas kecil. Jumlah dana kas kecil disesuaikan dengan kebutuhan entitas. Semakin besar ukuran entitas dan kebutuhan pengeluaran jumlah pengeluaran kas kecil besar, maka akan dibentuk kas kecil dalam jumlah besar. Tetapi untuk organisasi dengan ukuran kecil dan tidak banyak pengeluaran yang dilakukan, nilai kas kecil yang dibentuk kecil (Dwi Martani, 2012:182).

Referensi:
  • Effendi Rizal. 2013. Accounting Principles ‘’Prinsip-prinsip Akuntansi Berbasis SAK ETAP”. Edisi Revisi Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
  • Rudianto, 2012, Pengantar Akuntansi, Jakarta, Penerbit Erlangga Adaptasi IFRS.


Sekian uraian tentang Pengertian Kas Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Baca juga:

Pengertian Aset Tetap Menurut Para Ahli

Pengertian Aset Tetap - Setiap perusahaan baik perusahaan itu bergerak dibidang industri, dagang, dan jasa pasti memiliki harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan adalah aset tetap. Sebagai salah satu komponen dalam laporan posisi keuangan, aset tetap merupakan unsur yang penting dalam menentukan kelancaran operasi perusahaan, karena setiap aktivitas perusahaan tidak terlepas dari penggunaaan aset tetap.

Ada banyak pengertian atau definisi mengenai aset tetap yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut beberapa pengertian aset tetap menurut para ahli. 

Pengertian aset tetap menurut Martani (2012:271) adalah “aset berwujud, yaitu memupunyai bentuk fisik (seperti tanah, bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud)”.

Pengertian aset tetap (fixed asset) menurut Reeve (2012:2) adalah Aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifar permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini merupakan aset berwujud karena memiliki bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.

Pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 16 (2009:16.1) adalah:
  • Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk tujuan administratif; dan
  • Diharapkan selama dari satu periode.
Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang bersifat jangka panjang yang digunakan untuk aktivitas operasi perusahaan bukan untuk dijual.
Pengertian Aset Tetap
Kriteria Aset Tetap

Setiap perusahaan akan memiliki jenis dan bentuk aset tetap yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang sama belum tentu memiliki aset tetap yang sama, apalagi perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. Umumnya, aset tetap yang sering terlihat dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. Tetapi tidak setiap jenis aset tetap tersebut selalu dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap. Walaupun setiap perusahaan memiliki rincian aset tetap yang berbeda, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aset tetap dapat dikelompokkan kedalam kelompok yang mana.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK (2009:16.6) aset tetap harus memenuhi kriteria yaitu:
  1. Besar kemungkinan (probable) bahwa manfaat keekonomian dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
  2. Biaya perolehan aktiva diukur secara andal.
Menurut Rudianto (2012:256), agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu:
  1. Berwujud, ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.
  2. Umurnya lebih dari satu tahun, aset ini harus digunakan dalam operasi lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.
  3. Digunakan dalam operasi perusahaan, barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi organisasi.
  4. Tidak diperjualbelikan, suatu aset yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan.
  5. Material, barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap.
  6. Dimiliki perusahaan, aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap.
Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.
Sekian uraian tentang Pengertian Aset Tetap Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Sales Promotion Menurut Para Ahli

Pengertian Sales Promotion - Sales Promotion merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Promosi penjualan pada hakikatnya adalah semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan.

Dibawah ini beberapa pengertian sales promotion menurut para ahli:
Menurut Kotler (2005:298) sales promotion adalah “berbagai kumpulan alat-alat insentif, yang sebagian besar berjangka pendek, yang dirancang untuk merangsang pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang”.

Sedangkan sales promotion menurut Utami (2008:134) adalah “dorongan jangka pendek untuk pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa”.
Pengertian Sales Promotion
Dari definisi-definisi diatas ditarik kesimpulan bahwa sales promotion adalah alat-alat insentif yang dipakai untuk merangsang pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa dengan lebih cepat dan lebih besar yang biasanya bersifat jangka pendek.

Tujuan Sales Promotion
Tujuan sales promotion bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan ini dijabarkan dengan tujuan pemasaran yang lebih mendasar, yang dirancang untuk produk tertentu. 

Menurut Kotler dan Armstrong dalam buku Prinsip-prinsip Pemasaran (2001:174) tujuan dari sales promotion bervariasi sangat luas.
  • Penjual bisa menggunakan promosi konsumen untuk meningkatkan penjualan jangka pendek atau membangun pangsa pasar jangka panjang.
  • Tujuan promosi dagang mencakup : membuat pengecer mendagangkan produk baru dan memberi ruang lebih banyak untuk persediaan, membuat mereka membeli di muka.
  • Tujuannya meliputi: mendapatkan lebih banyak dukungan armada penjualan untuk produk sekarang atau produk baru atau mendaptakan wiraniaga untuk mencari langganan baru.
Berdasarkan yang dikemukakan oleh Kotler dan Armstrong dapat disimpulkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh penjual melalui sales promotion ialah dapat meningkatkan penjualan, mendorong pembelian konsumen dan mendapatkan pelanggan baru.

Sekian uraian tentang Pengertian Sales Promotion Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Hutang Menurut Para Ahli

Pengertian Hutang - Hutang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Hutang digunakan perusahaan untuk membiayai berbagai macam kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan, misalnya untuk membeli aktiva, bahan baku, dan lain-lain. Barang dan jasa yang diperoleh perusahaan merupakan transaksi yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak lain, untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya, seperti yang dikemukakan oleh FASB berikut ini dalam Statement of Financial Accounting Concept No.6 yang terdapat pada buku Chariri dan Ghozali (2005 : 157), yaitu “hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang mendatang yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan ke entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu”.

Lebih lanjut dari definisi yang dikemukakan di atas, pengertian hutang memiliki dua komponen utama.
  • Adanya kewajiban sekarang dalam bentuk pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang dari penyerahan barang atau jasa. 
  • Berasal dari transaksi atau peristiwa masa yang lalu (telah terjadi).
Dua karakteristik yang penting dari hutang adalah kewajiban tersebut sudah ada pada saat itu dan harus merupakan hasil transaksi masa lalu, serta timbulnya hutang tergantung pada terjadinya suatu transaksi atau kejadian yang bersifat eksternal. Transaksi tersebut dapat berupa transaksi keuangan atau kejadian non keuangan, seperti timbulnya kecelakaan yang menimbulkan kewajiban untuk mengganti suatu kerusakan.

Munawir (2004 : 18) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”,

Sedangkan dalam hal ini Hongren, et al. (2006 : 505) menyatakan bahwa “hutang merupakan suatu kewajiban untuk memindahkan harta atau memberikan jasa di masa yang akan datang”.

Pengertian Hutang
Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar dengan uang, barang, atau jasa pada saat jatuh tempo.

Kohler menyatakan pendapatnya yang terdapat di dalam buku Chariri dan Gozali (2005 : 160) bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  • terjadi atau telah terjadi (current liability),
  • terjadi pada suatu saat tertentu di masa mendatang, misalnya hutang untuk pembiayaan (funded debt) dan hutang yang masih harus dibayar (accrued liability),
  • terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat (contingent liability).
Berdasarkan kriteria tersebut, Chariri dan Gozali (2005 : 160) merumuskan bahwa hutang dapat terjadi karena beberapa faktor berikut ini.

a. Kewajiban Legal/Kontrak (Contractual Liabilities)
Kewajiban legal adalah hutang yang timbul karena adanya ketentuan formal berupa peraturan hukum untuk membayar kas atau menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu, misalnya hutang dagang dan hutang bank.

b. Kewajiban Konstrukif (Constructive Liabilities)
Kewajiban konstruktif timbul karena kewajiban tersebut sengaja diciptakan untuk tujuan atau kondisi tertentu, meskipun secara formal tidak dilakukan melalui perjanjian tertulis untuk mebayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang, contoh jenis kewajiban ini adalah bonus yang akan diberikan kepada karyawan.

c. Kewajiban Ekuitabel
Kewajiban ekuitabel adalah kewajiban yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum, contohnya hutang garansi yang muncul karena alasan moral dimana perusahaan diharapkan tidak merugikan konsumen, sehingga perlu memberikan garansi atas setiap produk yang terjual.

Hutang atau kewajiban yang dicatat dalam laporan keuangan tidak harus berasal dari hutang atau kewajiban yang sah menurut aturan hukum saja, tapi hutang atau kewajiban yang timbul karena tujuan tertentu atau untuk alasan moral atau etika juga harus dicatat ke dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan jangka waktu pelunasan atau penyelesaian hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu hutang jangka pendek (lancar) dan hutang jangka panjang (tidak lancar). Hutang dianggap selesai atau lunas apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. 

IAI (2004 : 62) menyebutkan bahwa “penyelesaian kewajiban masa kini bisanya melibatkan perusahaan untuk mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat masa depan demi memenuhi tuntutan pihak lain”. Penyelesaian kewajiban yang ada sekarang dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan:
  • pembayaran kas,
  • penyerahan aktiva,
  • pemberian jasa,
  • penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain atau,
  • konversi kewajiban ekuitas.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.

Sekian uraian tentang Pengertian Hutang Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Persediaan Menurut Para Ahli

Pengertian Persediaan - Pesediaan pada umumnya merupakan barang-barang yang tersedia untuk dijual yaitu jika perusahaan itu berbentuk perusahaan dagang, jika perusahaan berbentuk manufaktur maka persediaan digunakan untuk menghasilkan barang untuk dijual. 

Adapun pengertian persediaan menurut beberapa ahli yaitu:
Menurut Fess (2008:398) Persediaan digunakan untuk mengindikasikan:
  1. Barang dagangan yang disimpan untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan.
  2. Bahan yang digunakan dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu.
Menurut Stice (2009:571) adalah:
Persediaan ditujukan untuk barang-barang yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal, dan dalam kasus perusahaan manufaktur, maka persediaan ditujukan untuk barang dalam proses produksi atau yang ditempatkan dalam kegiatan produksi.

Hal serupa diungkapkan Horngren dan Harrison (2007:244), “Persediaan (inventory) adalah barang dagang yang disimpan oleh perusahaan untuk dijual kepada pelanggan”. 

Hal yang sama diungkapkan Kieso (2008:402):
Persediaan (inventory) adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual.

Pengertian Persediaan
Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Persediaan adalah barang-barang yang dimiliki untuk dijual kembali atau untuk diproduksi dan selanjutnya dijual kembali yang merupakan aktiva bagi perusahaan.

Jenis-jenis Persediaan
Baridwan (2011:150) mengemukakan bahwa ada 4 hal yang merupakan jenis-jenis persediaan yaitu sebagai berikut:

Dalam perusahaan dagang, barang yang di beli dengan tujuan akan dijual kembali diberi judul persediaan barang dagang. Untuk perusahaan industri persediaan yang dimiliki terdiri dari beberapa jenis yang berbeda, yaitu :

a. Bahan baku penolong
Bahan baku adalah barang-barang yang akan menjadi bagian dari produk jadi yang dengan mudah dapat diikuti biayanya. Sedangkan bahan penolong adalah barang-barang yang juga menjadi bagian dari produk jadi tetapi jumlahnya relatif kecil atau sulit di ikuti biayanya. Misalnya dalam perusahaan mebel, bahan baku adalah kayu, rotan, besi siku, bahan penolong adalah paku, dempul.

b. Supplies Pabrik
Adalah barang-barang yang mempunyai fungsi melancarkan proses produksi misalnya oli mesin, bahan pembersih mesin.

c. Barang dalam proses
Adalah barang-barang yang sedang dikerjakan (diproses). Untuk dapat dijual masih diperlukan pengerjaan lebih lanjut.

d. Produk selesai
Yaitu barang-barang yang sudah selesai dikerjakan dalam proses produksi dan menunggu saat penjualannya.

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber.

Sekian uraian tentang Pengertian Persediaan Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.