Pengertian Komitmen Organisasi Menurut Para Ahli

Pengertian Komitmen Organisasi 

Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. 

Menurut Moorhead dan Griffin (2015) komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Putu dan I Wayan (2017) komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi.




Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Wilson Bangun (2014) menyataka bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah: 
  1. Komitmen Afektif Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan. 
  2. Komitmen Berkelanjutan Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga. 
  3. Komitmen Normatif Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang mempelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.


Faktor-Faktor Pembentuk Komitmen Organisasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2014) terbentuknya komitmen suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 
  1. Faktor Kesadaran Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseoang yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketetapan hati dan kesinambungan dalam jiwa yang bersangkutan. 
  2. Faktor Aturan Aturan adalah perangkat penting dalam segalatindakan dan perbuatan seseorang.Peranan aturan sangat besar dalam hidup bermasyarakat, sehingga dengan sendirinyaaturan harus dibuat, dan diawasi yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran manajemen sebagai pihak yang berwenang dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam organisasi kerja tersebut. 
  3. Faktor Organisasi Organisasi pelayanan contohya pelayanan Pendidikan ada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya hanya terdapat sedikit perbedaan pada penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang memilikiwatak dan kehendak yang multikompleks. 
  4. Faktor Pendapatan Pendapatan adalah penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga, pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan organisasi baik dalam bentuk uang. 
  5. Faktor Kemampuan Keterampilan Kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti dapat melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dapat diartikan sebagai sifat/keadaan yang ditujukan oleh keadaan seseorang yag dapat melaksanakan tugas atau dasar ketentuan-ketentuan yang ada. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan menggnakan anggota badan dan peralatan yang tersedia. 
  6. Faktor Sarana Pelayanan Sarana pelayanan ada segalajenis perlengkapa kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangkauntuk memenuhi kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.


Sumber:
Indra, Kharis. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Bandung. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3. No.1.


Sekian uraian tentang Pengertian Komitmen Organisasi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pengertian Kebijakan 

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
  1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
  2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 
  3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
  4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
  5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
  6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit 
  7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 
  8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi 
  9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah 
  10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. 

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. 

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. 

Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 



Pengertian Kebijakan Publik 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilainilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. 

Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. 

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. 

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:
  1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 
  2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. 

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). 

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.


Sumber:
Abdul Wahab, Sholichin, Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksra. 2014. 
Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas. 2006.


Sekian uraian tentang Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Struktur Sosial Menurut Para Ahli

Struktur Sosial dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan fungsional. Artinya kalau terjadi perubahan salah satu unsur, unsur yang lain akan mengalami perubahan juga. 

Unsur pembentuk masyarakat dapat berupa manusia atau individu yang ada sebagai anggota masyarakat, tempat tinggal atau suatu lingkungan kawasan yang menjadi tempat dimana masyarakat itu berada dan juga kebudayaan serta nilai dan norma yang mengatur kehidupan bersama tersebut.
 



Struktur sosial suatu masyarakat sesungguhnya merupakan proses sosial dan alamiah yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang.jadi, struktur sosial dalam suatu masyarakat sebenarnya akan memiliki beberapa fungsi. struktur sosial merupakan instrumen masyarakat yang menyelenggarakan tata kehidupan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan. struktur sosial merupakan karakteristik yang khas dan dimiliki suatu masyarakat sehingga dapat memberikan warna yang berbeda dari masyarakat lainnya struktur sosial berfungsi sebagai rantai sistem dalam penyelenggaraan setiap aspek kehidupan sehingga menjadi teratur dan harmonis.


Untuk memahami lebih jauh mengenai apa itu struktur sosial, mari kita pelajari bersama pengertian struktur sosial menurut pendapat para ahli sosiologi berikut ini. 
  1. George C. Homan, Mengaitkan struktur sosial dengan perilaku elementer (mendasar) dalam kehidupan sehari-hari. 
  2. Talcott Parsons, Berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antarmanusia. 
  3. Coleman, Melihat struktur sosial sebagai sebuah pola hubungan antarmanusia dan antarkelompok manusia. 
  4. Kornblum, Menekankan konsep struktur sosial pada pola perilaku individu dan kelompok, yaitu pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antarindividu dan antarkelompok dalam masyarakat. 
  5. Soerdjono Soekanto, Melihat struktur sosial sebagai sebuah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan. 
  6. Abdul Syani, Melihat struktur sosial sebagai sebuah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, dan wewenang. 
  7. Gerhard Lenski, Mengatakan bahwa struktur sosial masyarakat diarahkan oleh kecenderungan panjang yang menandai sejarah. 

Unsur-Unsur Struktur Sosial 

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam suatu masyarakat yang tertata dalam suatu struktur yang cenderung bersifat tetap. Tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat itu diharapkan dapat berfungsi dengan baik, sehingga akan tercipta suatu keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Untuk mewujudkannya diperlukan adanya unsur-unsur tertentu. Apa saja unsur yang terdapat dalam suatu struktur sosial dalam masyarakat? 

Menurut Charles P. Loomis, struktur sosial tersusun atas sepuluh unsur penting berikut ini. 
  • Adanya pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota masyarakat yang berfungsi sebagai alat analisis dari anggota masyarakat. 
  • Adanya perasaan solidaritas dari anggota-anggota masyarakat 
  • Adanya tujuan dan cita-cita yang sama dari warga masyarakat. 
  • Adanya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dijadikan sebagai patokan dan pedoman bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku. 
  • Adanya kedudukan dan peranan sosial yang mengarahkan pola-pola tindakan atau perilaku warga masyarakat. 
  • Adanya kekuasaan, berupa kemampuan memerintah dari anggota masyarakat yang memegang kekuasaan, sehingga sistem sosial dapat berlanjut. 
  • Adanya tingkatan dalam sistem sosial yang ditentukan oleh status dan peranan anggota masyarakat. h. Adanya sistem sanksi yang berisikan ganjaran dan hukuman dalam sistem sosial, sehingga norma tetap terpelihara. 
  • Adanya sarana atau alat-alat perlengkapan sistem sosial, seperti pranata sosial dan lembaga. 
  • Adanya sistem ketegangan, konflik, dan penyimpangan yang menyertai adanya perbedaan kemampuan dan persepsi warga masyarakat. 

Fungsi Struktur Sosial 

Dalam sebuah struktur sosial, umumnya terdapat perilaku perilaku sosial yang cenderung tetap dan teratur, sehingga dapat dilihat sebagai pembatas terhadap perilaku-perilaku individu atau kelompok. Individu atau kelompok cenderung menyesuaikan perilakunya dengan keteraturan kelompok atau masyarakatnya. Seperti dikatakan di atas, bahwa struktur sosial merujuk pada suatu pola yang teratur dalam interaksi sosial, maka fungsi pokok dari struktur sosial adalah menciptakan sebuah keteraturan sosial yang ingin dicapai oleh suatu kelompok masyarakat. 

Sementara itu, Mayor Polak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai berikut. 
  • Pengawas sosial, yaitu sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Misalnya pembentukan lembaga pengadilan, kepolisian, lembaga adat, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan lain-lain.
  • Dasar untuk menanamkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat karena struktur sosial berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Dalam proses tersebut, individu atau kelompok akan mendapat pengetahuan dan kesadaran tentang sikap, kebiasaan, dan kepercayaan kelompok ataumasyarakatnya. Individu mengetahui dan memahami perbuatan apa yang dianjurkan oleh kelompoknya dan perbuatan apa yang dilarang oleh kelompoknya. 

Sumber:
Amirin, Tatang. M. (1996). Pokok-pokok Teori Sistem. Jakarta: Rajawali Pers.
Lawang, Robert. M.Z (1985. Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Karunika.

Sekian uraian tentang Pengertian Struktur Sosial Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Biaya Menurut Para Ahli

Pengertian Biaya

Untuk mengelola suatu perusahaan, diperlukan informasi biaya yang sistematik dan komparatif. Informasi ini membantu manajemen untuk dapat menetapkan sasaran laba perusahaan dimasa yang akan datang, menetapkan target departemen menuju pencapaian sasaran akhir, mengevaluasi keefektifan rencana dan sebagainya. Oleh karena itu, akan sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui pengertian dan klasifikasi biaya secara lebih mendalam. 

Berbagai macam pengertian atau definisi biaya, yang masing-masing berbeda, karena itu tidak jarang terjadi perbedaan persepsi, sekalipun bagi mereka yang senantiasa dihadapkan dan menyadari sepenuhnya betapa penting arti biaya tersebut dalam menjalankan tugas sehari-hari. Para akuntan, ekonom, dan teknisi, misalnya masing-masing memiliki dan menggunakan konsep yang meskipun tidak bertentangan satu sama lain namun tetap tampak adanya perbedaan. Dalam membicarakan biaya kualitas terlebih dahulu harus diketahui definisi biaya. Menurut para ahli, biaya dapat diartikan sebagai berikut:


Menurut Mulyadi (2015) “Pengertian biaya dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut : 
  1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi 
  2. Diukur dalam satuan uang, 
  3. Yang telah terjadi atau yang scara potensial akan terjadi, 
  4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.” 

Menurut Horngren et al (2005) dalam Kautsar (2016) menyatakan bahwa biaya (cost) didefinisikan sebagai : “Biaya (cost) sebagai sumber daya yang dikorbankan (sacrified) atau dilepaskan (forgone) untuk mencapai tujuan tertentu.” 


Sedangkan pengertian biaya menurut Kieso (2011), yaitu: “Cost is the value exchange at the time somethingis acquired” 


Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015) biaya mempunyai dua pengertian yaitu secara luas dan secara sempit, mendefinisikan biaya sebagai berikut : “Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang dalam usahanya untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu baik yang sudah terjadi dan belum terjadi/baru direncanakan. Biaya dalam arti sempit adalah pengorbanan sumber ekonomi dalam satuan uang untuk memperoleh aktiva.” 

Menurut Kautsar dan mochammad Farid (2016) mendefinisikan biaya adalah : “Biaya (kos) adalah kas atau nilai equivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau dimasa mendatang bagi organisasi.”


Menurut Baldric Siregar, dkk (2013) “Kos (cost) adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan member manfaat sekarang atau masa yang akan datang. kos diukur dalam satuan mata uang.” Pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh suatu barang atau jasa yang bemanfaat, dikatakan setara dengan kas karena sumber daya non kas juga dapat ditukar dengan barang atau jasa. 

Pengorbanan tersebut dapat diukur dengan jumlah pengeluaran kas, aktiva yang ditransfer atau ditukarkan maupun jasa yang diserahkan yang dinyatakan dalam rupiah atau satuan uang. Jadi, menurut beberapa defisini diatas penulis menyimpulkan bahwa biaya terjadi dalam rangka untuk memperoleh manfaat. Pada perusahaan yang bertujuan mendapatkan laba, manfaat masa depan (future benefit) berarti pendapatan (revenue), dengan suatu pengeluaran atau pengorbanan yang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memperoleh manfaat.




Klasifikasi Biaya

Klasifikasi biaya diperlukan untuk menyampaikan dan menyajikan data biaya agar berguna bagi manajemen dalam mencapai berbagai tujuannya. Sebelum menghimpun dan mengalokasikan biaya dengan baik. 

Menurut Baldric siregar, dkk (2013) “pada dasarnya biaya dapat diklsifikasikan berdasarkan : 
  1. Ketertulusan biaya;
  2. Perilaku biaya; 
  3. Fungsi pokok perusahaan; 
  4. Elemen biaya produksi

Ada klasifikasi biaya lain, yaitu klasifikasi berdasarkan proses pokok manajerial. Sebagian biaya yang berdasarkan klasifikasi ini adalah biaya standard dan biaya sesungguhnya. Topic ini dibahas dalam akuntansi biaya bagian biaya standar. Contoh lain biaya berdasarkan klasifikasi ini adalah biaya relevan dan tidak relevan. Kedua jenis biaya tersebut diuraikan lebih lanjut pada bab ini dengan topik biaya dalam pebuatan keputusan. 

1. Ketelusuran Biaya
Klasifikasi berdasarkan Ketertelusuran. Berdasarkan ketertulusan biaya ke produk, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : 
  • Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang ditelusur sampai kepada produk scara langsung. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsungdapat ditelusur sampai kepada produk. Dalam pembuata meja. Banyaknya kayu dan biaya kayu yang digunakan dapat ditelusur ke setiap meja yang diproduksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upahkaryawan produksi yang terlibat langsung dalam mengerjakan produk. Karyawan dan jam kerjanya dapat diidentifikasikan hingga ke setiap produk yang dihasilkan. 
  • Biaya tidak langsung (indirect cost) adalah biaya yang tidak dapat scara langsung ditelusur ke produk. Gaji mandor produksi adalah contoh biaya tidak langsung. Seorang mandor tidak langsung terlibat dalam pengerjaan suatu produk tertentu. Seorang mandor dapat mengawasi pengerjaan beberapa produk sekaligus. Oleh karena itu, gaji mandor produksi tidak dapat dikategorikan sebagai biaya langsung melainkan biaya tidak langsung. 

2. Perilaku biaya
Klasifikasi biaya berdasarkan Perilaku. Tingkat aktivitas dapat berubahubah, naik atau turun. Perilaku biaya menggambarkan pola variasi perubahan tinggkat aktivitas terhadap perubahan biaya. Berdsarkan perilakunya, biaya dapat diklasifikasikan menjadi : 
  • Biaya variable (variable cost) 
  • Biaya tetap (fixed cost) 
  • Biaya campuran (mixed cost) 

Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apabila tingkat produksi bertambah, jumlah biaya variabel bertambah. Apabila tingkat produksi menurun , jumlah variabel menurun. Namun, biaya variabel per unit tidak berubah walaupun jumlah biaya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. 

Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidakterpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran waktu tertantu. Walaupun tingkat aktivitas meningkat atau menurun, jumlah biaya tetap tidak berubah. Meskipun demikian, biaya tetap per unit akan berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas. Apabila tingkat aktivitaas meningkat, biaya tetap per unit akan meningkat. Contoh biaya teteap adalah biaya sewa peralatan pabrik.

Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap. Sebagaian unsur biaya campuran yang lain tidak berubah walaupun tingkat aktivitas berubah. Biaya listrik adalah contoh biaya campuran. Biaya pemakian listrik berubah sesuai dengan perubahan tingkat pemakian listrik. Sementara, biaya abodemen listrik tidak berubah walaupun pemakian litrik berubah 

3. Fungsi pokok perusahaan
Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Pada dasarnya ada tiga jenis fungsi pokok diperusahaan manufaktur. Fungsi pokok tersebut adalah fungsi produksi, fungsi oemasaran serta fungsi administrasi dan umum. Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasikan menjadi: 
  • Biaya produksi (production cost) 
  • Biaya pemasaran (marketing cost) 
  • Biaya administrasi dan umum (general and administrative expense). 

Biaya produksi adalah biaya untuk membuat bahan menjadi produk jadi. Biaya produksi meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dana biaya overhead pabrik. 

Biaya pemasaran yaitu meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa. Contohnya biaya promosi, biaya iklan dan biaya pengiriman. 

Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang terjaadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, mengendalikan perusahaan. Biaya administrasi dan umum terjadi dalam fungsi administrasi dan umum. Contohnya biaya administrasi dan umum adalah gaji pegawai administrasi, biaya depresiasi gedung kantor dan biaya perlengkapan kantor. 


4. Elemen biaya produksi
Klasifikasi biaya berdasarkan elemen biaya produksi. Aktivitas produksi adalah aktivitas mengolah bahan menjadi produk jadi. Pengolahan bahan dilakukan oleh tenaga kerja mesin, peralatan dan fasilitas pabrik lainnya.
Berdasarkan fungsi produksi, biaya dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu : 
  • Biaya bahan baku (raw material cost) 
  • Biaya tenaga kerja langsung (direct labor cost) 
  • Biaya overhead pabrik (manufacture overhead cost) 

Biaya bahan baku adalah nilai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi untuk diubah menjadi produk jadi. Pada dasarnya ada dua kategori bahan, yaitu bahan baku dan bahan penolong. Bahan dikategorikan bahan baku dan bahan penolong tergantung pada keputusan manajemen. Umumnya, ketertelusuran dan signifikansi nilai bahan dijadikan dasar untuk mengkalsifikasi bahan menajdi bahan baku atau bahan penolong. Apabila mudah ditelusur ke produk atau lainnya ssignifikan, maka bahan tersebut dapat dikategorikan sebagai bahan baku. Sebagi contoh, untuk pembuatan buku diperlukan bahan berupa kertas, tinta, lem, dan benang. Kertas dan tinta dikategorikan sebagai bahan baku, sedangkan lem dan benang dikategorikan sebagai bahan penolong. 

Bahan penolong tidak termasuk biaya bahan baku melainkan biaya overheadpabrik. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Pada dasarnya da dua jenis teanaga kerja, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Karyawan produksi yang terlibat langsung dalam pembuatan produk, Misalnya buruh, termasuk tenaga kerja langsung. Supervisor dan kepala pabrik tidak scara langsung terlibat mengerjakan produk sehingga dikategorikan sebagai tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung bukan biaya tenaga kerja langsung melainkan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Contoh biaya overhead pabrik adalah nilai bahan penolong yang digunakan, gaji tenaga kerja tidak langsung, depresiasi peralatan pabrik, depresiasi gedung pabrik, dan asuransi pabrik. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung relative mudah ditelusur ke produk, sebaliknya biaya overhead pabrik relatife ditelusur ke produk.”


Sumber:
Mulyadi. 2015. Akuntansi Biaya, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. 


Sekian uraian tentang Pengertian Biaya Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. 

Mustari (2011) berpendapat bahwa tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan.

Sependapat dengan Mustari, Daryanto (2013) menyatakan bahwa tangung jawab adalah sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian-pengertian tanggung jawab di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah tolak ukur sederhana terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya.




Macam-macam Tanggung Jawab

Sukanto (Mustari, 2011) mengemukakan bahwa tanggung jawab yang hendaknya ada pada manusia adalah:
  1. Tanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dengan cara takut kepada-Nya, bersyukur dan memohon petunjuk. Semua manusia bertanggung jawab kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta.
  2. Tanggung jawab untuk membela diri dari ancaman, siksaan, penindasan dan perlakuan kejam dari manapun datangnya.
  3. Tanggung jawab diri dari kerakusan ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah, ataupun sebaliknya, dari bersifat kekurangan ekonomi.
  4. Tanggung jawab terhadap anak, suami/istri, dan keluarga.
  5. Tanggung jawab terhadap sosial kepada masyarakat sekitar.
  6. Tanggung jawab berpikir, tidak perlu mesti meniru orang lain dan menyetujui pendapat umum atau patug secara membuta terhadap niali-nilai tradisi, menyaring segala informasi untuk dipilih, mana yang berguna dan mana yang merugikan mereka.
  7. Tanggung jawab dalam memelihara hidup dan kehidupan, termasuk kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk pencemaran.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab yang menjadi tolak ukur penelitian ini yaitu tangggung jawab belajar yang berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik.

Ciri-ciri Tanggung Jawab

Menurut Mustari (2011) ciri-ciri tanggung jawab adalah:
  1. Memilih jalan lurus
  2. Selalu memajukkan diri sendiri
  3. Menjaga kehormatan diri
  4. Selalu waspada
  5. Memiliki komitmen pada tugas
  6. Melakukan tugas dengan standar yang terbaik
  7. Mengakui semua perbuatannya
  8. Menepati janji
  9. Berani menanggung resiko atas tindakan dan ucapannya.
Berdasarkan ciri-ciri tanggung jawab di atas, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan tanggung jawab peserta didik dalam melakukan tugas dangan standar yang baik serta memiliki komitmen pada tugas yang diberikan oleh guru.

Indikator Tanggung Jawab

Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan sekolah dan kelas menurut Daryanto (2013) adalah:

1) Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan sekolah antara lain:
  • Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis.
  • Melakukan tugas tanpa disuruh
  • Menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat
  • Menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas
2) Indikator tanggung jawab dalam keberhasilan kelas antara lain:
  • Pelaksanaan tugas piket secara teratur
  • Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah
  • Mengajukan usul pemecahan masalah
Indikator keberhasilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator keberhasilan sekolah. Anak diharapkan nantinya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi antara lain melaksanakan tugas tanpa disuruh dan menghindarkan kecurangan dalam pelaksanaan tugas.


Sumber:
Mohamad Mustari. (2011). Nilai Karakter. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Daryanto, (2013). Inovasi Pembelajaran Efektif. Bandung: Yrma Widya. 


Sekian urian tentang Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat. 

Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli

Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwatugas/ pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah (aturan) yang diberikan (Siagian, 2003). Untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan (Kartono, 2002). 

Menurut S.P. Siagian pengawasan adalah merupakan langkah seklaigus salah satu fungsi organik manajemen yang sangat penting dikatakan demikian karena melalui pengawasan diteliti apakah hal yang tercantum dalam melaksanakan dengan baik atau tidak. 

Kartini kartono (2002) memberi pengertian pengawasan adalah pada umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan- penyimpangan tertsebut. 

Siagian (2003) mengatakan pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. 

Sedangkan indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.
  1. Menentukan ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniuatau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari. 
  2. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilaikesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya beik atau jelek. 
  3. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi, dan eksternal yaitu, memberikan sanksi kepada bawahan (Kartono, 2002).
Karena itu pengawasan harus dipandang sebagai suatu sistem informasi, karena kecepatan dan ketetapan tindakan korektif sebagai hasil proses pengawasan bergantung pada macamnya informasi yang diterima. (Fattah, 2004). Menurut (Kansil, 2002) pengawasan itu sangat penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

  1. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 
  2. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna. 
Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi: 
  1. Pengawasan Umum. Dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik. Yang melakukan pengawasan umum ialah mentri dalam negeri, kepala wilayah yaitu gubernur, bupati, walikota, kepala daerah sebagai pemerintah daerah. 
  2. Pengawasan Prevektif. Dimna mengharuskan setiap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah mengenai pokok tertentu berlalu sesudah mendapat pengawasan. 
  3. Pengawasan Refresif. Menyangkut penangguhan atau pembatasan peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau perundangan yang tingkatnya lebih tinggi. 



Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (2001) maksud pengawasan adalah untuk : 

  1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak 
  2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru. 
  3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam refncana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan. 
  4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentuka dalam planning atau tidak. 
  5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu standard. 
Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 2001) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:
  1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
  2. Untuk mengetahui apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. 
  3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah. 
  4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar. 

Dari kedua pendapat di atas dapat diatas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, seta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehinga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Maman Ukas (2004) mengemukakan: 
  1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasiinformasi yang tepat, teliti an lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
  2. Memberi kesempatan kepada pegawai dalam meramalkan rintangan-rintangan yang akan menggangu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi. 
  3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dlaam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan. 
Situmorang dan Juhir (2001) mengemukakan bahwa secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk: 
  1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rfencana, kebijaksanaan dan perintah. 
  2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan 
  3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan 
  4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan 
  5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi. 

Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin, 2002) adalah:
untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, menegtahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitagn-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dlam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan. 


Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah: 
  1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah di buat.
  2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.


Sumber:
Sondang P Siagian. 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi satu, cetakan kesepuluh. Jakarta : Bumi Aksara.
Kartono, Kartini. 2002. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


Sekian uraian tentang Pengertian Pegawasan Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi Menurut Para Ahli

Manajemen produksi dan operasi tidak terlepas dari pengertian manajemen. Dengan istilah manajemen dimaksudkan adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan atau mengorganisasikan kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien, untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa. 

Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi

Pengertian Manajemen Produksi dan Operasi menurut Sofjan Assauri (2008), mengatakan bahwa: “Manajemen Produksi dan Operasi yaitu kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan efisien untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau jasa”. 

Sedangkan menurut T. Hani Handoko (2000), Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha-usaha pengelolaan secara optimal, penggunaan sumber daya-sumber daya (atau sering disebut faktor-faktor produksi), tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah dan sebagainya dalam proses transformasi bahan mentah dan tenaga kerja menjadi berbaga produk atau jasa. 

Sedangkan menurut Fogarty yang diterjemahkan oleh Eddy Herjanto (2008), pengertian dari Manajemen Produksi dan Operasi yaitu: “Suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan”. 

Beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen operasi adalah suatu desain operasi dan perbaikan system produksi serta perubahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan (meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan input manajemen) menjadi output berupa barang atau jasa yang diinginkan. 



Ruang Lingkup Manajemen Produksi dan Operasi 

Ruang Lingkup manajemen produksi dan operasi akan mencakup perancangan atau penyiapan system produksi dan operasi serta pengoprasian dari sistem produksi dan operasi. Pembahasan dalam perancangan atau desain dari sistem produksi dan operasi menurut Sofjan Assauri (2008), ruang lingkup manajemen produksi dan operasi meliputi: 
  1. Seleksi dan rancangan atau desain hasil produksi (product) Kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan yang mencakup bidang yang luas, dimulai dari penganalisaan dan penetapan keputusan saat sebelum dimulainya kegiatan produksi dan operasi, yang umumnya bersifat keputusankeputusan jangka panjang, serta keputusan-keputusan pada waktu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan produksi dan pengoprasiannya. 
  2. Seleksi dan perancangan proses dan peralatan Setelah produk didesain, maka kegiatan yang harus dilakukan untuk merealisasikan usaha untuk menghasilkannya adalah menentukan jenis proses yang akan dipergunakan serta peralatannya. Kegiatan harus dimulai dari penyelesaian dan pemeliharaan akan jenis proses yang akan dipergunakan, yang tidak terlepas dengan produk yang akann dihasilkan. 
  3. Pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produk Kelancaran produksi dan operasi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kelancaran mendapatkan sumber-sumber bahan masukan (input), serta ditentukan pula oleh kelancaran dan biaya penyampaian atau supply produk yang dihasilkan berupa barang jadi dan jasa kepasar. Oleh karena itu, untuk menjamin kelancaran maka sangat penting peranan dari pemilihan lokasi dan site perusahaan dan unit produksinya. 
  4. Rancangan tata letak (lay out) dan arus kerja atau proses Kelancaran dalam proses produksi dan operasi ditentukan pula oleh salah satu factor yang terpenting didalam perusahaan atau unit produksi, yaitu rancangan tata letak (lay out) dan arus kerja atau proses, rancangan tata letak harus mempertimbankan berbagai factor antara lain adalah kelancaran arus kerja, optimalisasi dari waktu pergerakan dalam proses, kemungkinan kerusakam yang terjadi karena pergerakan proses akan meminimalisasi biaya yang timbul dari pergerakan dalam proses atau material handling. 
  5. Rancangan tugas perusahaan Rancangan tugas pekerjaan perupakan bagian yang integral dari rancangan sistem. Dalam melaksanakan fungsi produksi dan operasi, maka organisasi kerja disusun, karena organisasi kerja sebagai dasar pelaksanaan tugas perkerjaan, merupakan alat atau wadah kegiatan yang hendaknya dapat membantu pencapaian tujuan perusahaan atau unit produksi organisasi tersebut. 
  6. Strategi produksi dan operasi serta pemilihan kapasitas Rancangan sistem produksi dan operasi harus disusun dengan landasan strategi produksi operasi yang disiapkan terlebih dahulu. Dalam strategi produksi dan operasi harus terdapat pernyataan tentang maksud dan tujuan dari produksi dan operasi, serta misi dan kebijakan-kebijakan dasar atau kunci untuk lima bidang yaitu proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja, dan mutu atau kualitas. 

Sedangkan pembahasan dalam pengoprasian sistem produksi dan operasi menurut Sofjan Assauri (2008), meliputi: 
  1. Penyusunan rencana produksi dan operasi Kegiatan pengoprasian sistem produksi dan operasi harus dimulai dengan penyusunan rencana produksi dan operasi. Dalam rencana produksi dan operasi harus tercakup penetapan target produksi, scheduling, routing, dispatching, dan follow-up. Perencanaan kegiatan produksi dan operasi merupakan kegiatan awal dalam pengoprasian system produksi dan operasi 
  2. Perencanaan dan pengendalian persediaan dan pengadaan bahan. Kelancaran kegiatan produksi dan operasi sangat ditentukan oleh kelancaran tersedianya bahan atau masukan yang dibutuhkan bagi produksi dan operasi tersebut. Kelancaran tersedianya bahan atau masukan bagi produksi dan operasi ditentukan oleh baik tidaknya pengadaan bahan serta rencana dan pengendalian persediaan yang dilakukan. 
  3. Pemeliharaan atau perawatan (maintenance) mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dipergunakan dalam proses produksi dan operasi harus selalu terjamin tetap tersedia untuk dapat digunakan, sehingga dibutuhkan adanya kegiatan pemeliharaan atau perawatan. 
  4. Pengendalian mutu Terjaminnya hasil atau keluaran dari proses produksi dan operasi menentukan keberhasilan dan pengoprasian system produksi dan operasi. Dalam hal ini maka perlu di pelajari kegiatan pengendalian mutu antara lain adalah maksud dan tujuan kegiatan pengendalian mutu. 
  5. Manajemen Tenaga Kerja (Sumber Daya Manusia) Pelaksanaan pengoprasian system produksi dan operasi ditentukan oleh kemampuan dan keterampilan para tenaga kerja atau sumber daya manusia akan mencakup pengelolaan tenaga kerja dalam produksi dan operasi, desain tugas dan pekerjaan, dan pengukuran kerja (Work Measurement).

Para manajer produksi dan operasi mengarahkan berbagai masukan (input) agar dapat memproduksikan berbagai keluaran (output) dalam jumlah, kualitas waktu dan tempat tertentu sesuai dengan permintaan konsumen. Organisasi atau perusahaan yang sukses hendaknya mempunyai system pelaporan yang memberi informasi umpan balik agar manajer dapat mengetahui apakah kegiatan-kegiatannya dapat memenuhi konsumen atau tidak. 

Sebelum kegiatan produksi dan operasi dilakukan maka manajer produksi dan operasi harus melakukan perencanaan dan tahapan-tahapan yang umumnya bersifat keputusan-keputusan jangka panjang dan keputusan jangka pendek.


Sumber:
Assauri, Sofyan, 2008, Manajemen Pemasaran, edisi pertama, cetakan kedelapan, Penerbit : Raja Grafindo, Jakarta.


Sekian uraian tentang Pengertian Manajemen Produksi Dan Operasi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli

Pengertian dan Tujuan Pengendalian Sosial

Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. 

Sedangkan menurut Joseph S. Roucek, arti sesungguhnya pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup juga segala proses, baik yang direncanakan maupun tidak yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. 

Obyek (sasaran) pengendalian sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat dapat berlangsung menurut pola-pola dan kidah-kaidah yang telah disepakati bersama. 

Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. 

Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. (1) Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma; (2) Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu; dan (3) Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaidah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi. 

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni: 
  1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok,
  2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya, dan 
  3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya. 

Selanjutnya, Koentjaraningrat, sekalipun dalam tulisan di sini tidak merumuskannya dalam bentuk definisi, tetapi setidaknya pandangan beliau dapat memberikan gambaran /pengertian kepada kita tentang fungsi pengendalian sosial. 

Koentjaraningrat menyebut setidaknya ada lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu: 
  1. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, 
  2. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, 
  3. Mengembangkan rasa malu, 
  4. Mengembangkan rasa takut, dan 
  5. Menciptakan sistem hukum. 

Kontrol sosial di dalam arti mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu : (1). Sanksi yang bersifat fisik, (2). Sanksi yang bersifat psikologik, dan (3) Sanksi yang bersifat ekonomik. Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan). Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentive-incentive positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. 

Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, incentive itu pun bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Insentif yang bersifat fisik; (2) Insentif yang bersifat psikologik; dan (3) Insentif yang bersif ekonomik. Insentif fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta tidak juga begitu mudah diadakan. Seandainya dapat diberikanpun, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik. Sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah Insentif ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak. 



Jenis Pengendalian Sosial. 

Menurut M. Kemal Dermawan, reaksi sosial atau reaksi masyarakat terhadap kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Ada pun upaya penanggulangan dan pencegahan itu pada dasarnya merupakan bentuk pengendalian sosial. Dengan demikian, pengendalian sosial, jika dilihat berdasarkan jenis reaksi masyarakat terhadap kejahatan/penyimpangan, wujudnya dapat berupa ; 
  1. reaksi formal yang diwujudkan dalam sistem peradilan (pidana) dan 
  2. dapat berupa reaksi informal antara lain dalam bentuk-bentuk upaya pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat. 

Dalam kaitannya dengan reaksi masyarakat yang bersifat formal mau pun informal/nonformal, menurut Muhammad Mustofa, bahwa katagori reaksi sosial informal bukan merupakan lawan dari reaksi sosial formal, sebab dari sifat hakikatnya, reaksi sosial informal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni reaksi yang dilakukan oleh pranata formal tetapi tidak dilakukan secara formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku, contoh tindakan diskresi polisi dalam praktik penanggulangan anak yang hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sedangkan reaksi masyarakat nonformal adalah jika masyarakat secara langsung melakukan berbagai tindakan penanggulangan kejahatan dan tidak mengandalkan pada bekerjanya pranata pengendalian sosial formal. 

Pengertian nonformal dalam hal ini menurut Muhammad Mustofa adalah bahwa yang melakukan tindakan adalah bukan pranata pengendalian sosial formal dalam sistem peradilan pidana, misal tindakan kepala sekolah untuk menegakkan disiplin terhadap muridnya yang melakukan kenakalan, termasuk dalam pengertian ini adalah tindakan main hakim sendiri bila masyarakat menangkap basah seorang pelaku kejahatan. Menurut hemat penulis, praktik penagihan yang dilakukan oleh Debt Collector yang disewa perusahaan Leasing atau Perbankan juga dapat dimasukkan dalam katagori ini.


Sumber:
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, 1990, h., 45.


Sekian uraian tentang Pengertian Pengendalian Sosial Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Harga Menurut Para Ahli

Pengertian Harga 

Harga merupakan salah satu dari variabel bauran pemasaran yang sangat penting dalam manajemen pemasaran. Harga juga merupakan satu variabel bauran pemasaran yang paling fleksibel. 

Adapun pengertian harga menurut para ahli: 
a. Menurut Alma (2011), harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang dan jasa sehingga menimbulkan kepuasan konsumen.

b. Menurut Assauri (2014), harga merupakan satu-satunya unsur marketing mix yang menghasilkan penerimaan penjualan, sedangkan unsur lainnya hanya unsur biaya saja. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa. harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk yang ditukar konsumen atas keunggulan yang dimiliki produk tersebut.




Peranan Harga 

Menurut Tjiptono, dkk., (2009), harga mempunyai peranan penting yang terdiri dari: 
1. Bagi Perekonomian 
Harga produk mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga dan laba. Harga merupakan dasar dalam sistem perekonomian, karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Tingkat upah yang tinggi menarik tenaga kerja, tingkat bunga yang tinggi menjadi daya tarik bagi investasi modal, dan seterusnya. 

2. Bagi Konsumen Dalam penjualan ritel, ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga (menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk) dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga mempertimbangkan faktor lain (seperti citra merek, lokasi toko, pelayanan, nilai (value) dan kualitas). 

3. Bagi Perusahaan 
Dibandingkan dengan bauran pemasaran lainnya (produk, distirbusi dan promosi) yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar perusahaan. 

Strategi Penetapan Harga 

Menurut Rahman (2010), strategi pemasaran melalui harga terbagi menjadi 6 strategi yaitu sebagai berikut: 

1. Penetration Price 
Penetration price adalah strategi pendekatan pemasaran yang menetapkan harga jual lebih rendah daripada harga normalnya dengan tujuan untuk mempercepat penetrasi atau penerimaan pasar pada produk yang ditawarkan. Artinya sebuah perusahaan atau unit bisnis memfokuskan pada peningkatan pangsa pasar dengan menetapkan harga barang lebih rendah daripada harga normal. Strategi jangka panjangnya adalah untuk mempercepat penerimaan pasar atau meningkatkan pangsa pasar yang sudah ada. 

2. Skimming Price 
Berbanding terbalik dengan penetration price, skimming price justru menetapkan harga pada tingkat yang tinggi dalam waktu tertentu. Strategi ini mengasumsikan konsumen tertentu akan membayar pada harga, produk, baik barang maupun jasa dengan tingkat yang tinggi tersebut dengan menggangap produk tersebut bernilai prestisius. Strategi pemasaran dengan menetapkan harga tinggi dalam waktu terbatas ini, perlahan kemudian akan diturunkan sampai dengan level yang kompetitif atau sesuai dengan harga pasar. 

3. Follow the Leader Price 
Follow the Leader Price merupakan strategi penetapan harga menurut pemimpin pasar, dengan menjadikan pesaing sebagai model dalam menetapkan harga barang atau jasa. 

4. Variabel Price 
Sebuah unit bisnis menetapkan strategi harga variabel untuk menawarkan kelonggaran harga pada konsumen tertentu. Dalam beberapa unit bisnis, banyak perusahaan yang menetapkan daftar harga dalam dua bagian, yakni harga standar dan harga dengan kelonggaran bagi pembeli tertentu. Pengertian mudahnya, variabel price adalah pendekatan pemasaran dengan menetapkan lebih dari satu harga produk atau jasa dengan tujuan menawarkan harga pada konsumen.

5. Flexible Price
Pendekatan ini dapat digunakan jika jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas, sedangkan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari sehingga strategi ini menawarkan pendekatan pemasaran dengan penetapan harga yang berbeda untuk mencerminkan perbedaan dalam permintaan konsumen. 

6. Price Linning 
Price linning adalah pendekatan pemasaran dengan menetapkan beberapa tingkat harga barang dagangan yang berbeda. Strategi ini menentukan beberapa harga yang berbeda yang memiliki item serupa dari barang dagangan eceran yang untuk dijual. Strategi penetapan ini memiliki keuntungan untuk menyederhanakan pilihan bagi konsumen dan mengurangi persediaan minimum yang diperlukan.


Sumber:
Assauri, S. (2014). Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali Pers.

Sekian uraian tentang Pengertian Harga Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.