Pengertian Distribusi Menurut Para Ahli

Pengertian Distribusi 

Distribusi berakar dari bahasa inggris distribution yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya to distribute, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia John M, Echols dan Hassan Shadilly dalam Damsar (2009) bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. 

Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusi diperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Pemilihan proses distribusi merupakan suatu masalah yang sangat penting sebab kesalahan dalam pemilihan proses distribusi dapat memperlambat proses penyaluran barang atau jasa sampai ketangan konsumen atau pemakai. 




Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pengertian distribusi, berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli antara lain :

Menurut Gugup Kismono (2001), Distribusi adalah perpindahan barang dan jasa dari produsen kepemakai industri dan konsumen. 

Menurut Sofyan Assauri (2004) distribusi merupakan suatu lembaga yang memasarkan produk, yang berupa barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 

C. Glenn Walters dalam Angipora (2002), Distribusi adalah sekelompok pedagang dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindahan fisik dan nama dari satu produk untuk menciptakan penggunaan pasar tertentu. 

Distribusi adalah kegiatan yang terlibat dalam pengadaan dan penggunaan semua bahan yang dipergunakan untuk memproduksi barang jadi, kegiatan ini meliputi pengendalian produksi dan penanganan bahan dan penerimaan. (Charles A. Taff, 1998). 

Sedangkan menurut Keegan (2003) distribusi adalah sistem yang menghubungkan manufaktur kepada pelanggan, saluran konsumen dirancang untuk menempatkan produk tersebut ditangan orang-orang untuk digunakan sendiri, sedangkan saluran barang industri menyampaikan produk ke manufaktur atau organisasi yang menggunakan produk tersebut dalam proses produksi atau dalam operasi sehari-hari. 


Menurut pandangan Islam konsep distribusi adalah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.


Sedangkan menurut Fandi Tjiptono (2002), distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen atau pemakai. 


Ditinjau dari bagian-bagiannya, distribusi merupakan suatu sub sistem yang saling bekerja sama untuk membentuk suatu sistem yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sistem ini harus diawasi agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Secara sederhana sistem ini juga merupakan seperangkat elemen yang saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. 


Fungsi Saluran Distribusi 

Mengingat saluran distribusi merupakan suatu struktur yang menggambarkan situasi pemasaran yang berbeda oleh berbagai macam lembaga usaha (seperti produsen, pedagang besar dan pengecer), maka kegiatan saluran distribusi harus dapat dipertimbangkan dan dilakukan secara efisien dan efektif.


Saladin (2000), mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan elemen penting dalam pemasaran yang merupakan salah satu proses pada perusahaan dalam penyetokan barang serta penawaran produk ke pasar. 

Swastha (2003), menjelaskan bahwa fungsi saluran distribusi meliputi delapan hal sebagai berikut:
  1. Menjembatani antara produsen dan konsumen. 
  2. Saluran distribusi memberikan fungsi-fungsi tambahan atas fungsi pemasaran, misalnya penjualan kredit. 
  3. Saluran distribusi ikut serta dalam penetapan harga. 
  4. Saluran distribusi aktif dalam promosi. 
  5. Melalui sarana distribusi konsumen dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan. 
  6. Saluran distribusi dapat menurunkan dana dan biaya. 
  7. Saluran distribusi sebagai komunikator antara produsen dan konsumen
  8. Saluran distribusi memberi jaminan atas barang atau jasa kepada konsumen. 
  9. Saluran distribusi memberikan pelayanan tambahan kepada konsumen. 

Dalam kegiatan distribusi suatu produk, kita juga mengenal istilah Distribusi fisik. Menurut Stanton, (2002) distribusi fisik adalah semua kegiatan yang dapat bertalian dengan memindahkan produk – produk yang tepat, dalam jumlah yang tepat ke tempat yang tepat pula. 


Kegiatan distribusi fisik (logistik pemasaran) ini mempunyai beberapa tugas. Adapun beberapa tugas yang termasuk dalam kegiatan distribusi fisik tersebut diantaranya: 
  1. Perencanaan 
  2. Pengimplementasian, dan 
  3. Pengendalian arus material, barang jadi dan informasi yang berkaitan secara fisik dari tempat asalnya ke tempat konsumen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Secara terperinci kegiatan-kegiatan yang ada pada distribusi fisik dapat dibagi dalam lima kelompok, yaitu : 
  1. Penentuan lokasi persediaan dan sistem penyimpanan 
  2. Penentuan sistem penanganan barang. 
  3. Penggunaan sistem pengawasan persediaan. 
  4. Penetapan prosedur untuk memproses pesanan 
  5. Pemilihan metode pengangkutan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa distribusi fisik merupakan aktifitas pendistribusian suatu produk yang sangat penting dalam setiap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tugas yang tercakup dalam pendistribusian fisik seperti perencanaan, pengimplementasian dan pengendalian arus material yang ada dalam perusahaan sehingga barang yang akan didistribusikan dapat didistribusikan sesuai dengan alur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses penyalurannya.


Sumber:
Damsar. 2009. Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
Gugup Kismono. 2001. Bisnis Pengantar. Yogyakarta: BPFE.


Sekian uraian tentang Pengertian Distribusi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Kualitas Pembelajaran Menurut Para Ahli

Pengertian Kualitas Pembelajaran 

Menurut Mariani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran, serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler (Haryati & Rochman. 2012). 


Menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tingkatan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal termasuk didalamnya adalah pembelajaran seni, dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran dikelas (Prasetyo, 2013). 


Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pembelajaran dapat mengukur sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari tujuan pembelajaran itu sendiri. 


Tujuan pembelajaran yang sudah tercapai akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dari peserta didik, kualitas dapat dimaknai sebagai mutu atau keefektifan. Kualitas pembelajaran memiliki indikator menurut Depdiknas dalam Prasetyo (2013: 13) antara lain: 

a. Perilaku pembelajaran pendidik (guru) 
Keterampilan dalam mengajar seorang guru menunjukkan karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk tindakan. 

b. Perilaku atau aktivitas siswa 
Disekolah banyak aktivitas yang dapat dilakukan oleh siswa di sekolah. Aktivitas sekolah tidak hanya belajar, membaca buku mencatat ataupun mendengarkan guru mengajar. Aktivitas siswa bisa berupa aktivitas diluar kelas, ekstrakuliler atau kegiatan lainnya. 

c. Iklim pembelajaran 
Iklim pembelajaran dapat berupa suasana kelas yang kondusif dan suasana sekolah yang nyaman. 

d. Materi pembelajaran 
Materi pembelajaran yang berkualitas terlihat dari kesesuaikannya dengan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang harus ditempuh. 

e. Media pembelajaran 
Media pembelajaran menciptakan suasana belajar menjadi aktif, memfasilitasi proses interaksi antara siswa dan guru, siswa dan siswa, siswa dan ahli bidang ilmu yang relevan. 

f. Sistem pembelajaran 
Sistem pembelajaran disekolah mampu meunjukkan kualitasnya jika sekolah menonjolkan ciri khas keunggulannya, memiliki penekanan dan kekhususan lulusannya. 




Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti perantara atau pengantar, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan tersebut. 


Menurut Rusman dkk (2012) media pembelajaran adalah sebuah teknologi pembawa pesan yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran dan sebagai sarana fisik untuk menyampaikan materi pelajaran. 


Indriana (2011) mengemukakan media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses belajar mengajar. 


Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, media pembelajaran adalah segala sesuatu komponen yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat penerima (siswa) dalam pembelajaran. 


Media mempunyai peranan penting sekali dalam kegiatan belajar mengajar, berbeda media yang digunakan akan menghasilkan hasil belajar yang berlainan kualitasnya. Media pembelajaran memiliki fungsi, menurut Levie dan Lentz (dalam Arsyad, 2013) berpendapat bahwa ada empat fungsi media pembelajaran khususnya media visual, antara lain: 
  1. Fungsi atensi, media merupakan inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan. 
  2. Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan siswa ketika belajar teks yang bergambar. 
  3. Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambing visual memperlancar tujuan untuk memahami. 
  4. Fungsi Kompensatoris, media pembelajaran terlihatari hasil penelitian bahwa media visual dapat memberikan konteks untuk memahami teks.


Sumber:
Haryati, Titik dan Noor Rochman. 2012. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). Jurnal Ilmiah CIVIS. Vol. 2, No.2. Tahun 2012.
Didik Prasetyo. (2013). “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya”.


Sekian uraian tentang Pengertian Kualitas Pembelajaran Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Pendapatan Nasional Menurut Para Ahli

Pengertian Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu perekonomian negara. Dengan pendapatan nasional negara dapat mengetahui mengenai seberapa efisien sumber daya yang ada dalam perekonomian yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar produksi barang dan jasa. 

Menurut Sadono Sukirno pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu. Secara fiknitif pendapatan nasional merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara, dalam kurun waktu tertentu prinsip ini mewakili konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross domestic Product (GDP) dan Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi disuatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional adalah PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 

Pada dasarnya PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB dan PNB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun.



Konsep Dan Istilah yang Terkait dengan Pendapatan Nasional 

Istilah-istilah yang harus dipelajari berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu: 
a. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) 
Di negara berkembang Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan konsep yang paling penting dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. PDB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara yang bersangkutan untuk kurun waktu tertentu. Dimana didalamnya termasuk output barang dan jasa dalam suatu perekonomian yang diproduksi oleh perusahaan milik warga negara yang bersangkutan maupun milik warga negara asing yang berdomisili di negara yang bersangkutan. 

Didalam perekonomian negara maju maupun berkembang barang dan jasa diproduksi bukan dari perusahaan milik penduduk negara tersebut namun juga berasal dari perusahaan milik negara lain atau perusahaan asing. Adanya perusahaan multinasional dapat membantu menaikan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara tersebut. Perusahaan multinasional menyediakan modal, teknologi serta tenaga kerja dimana perusahaan tersebut beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi didalam negara, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta menambah ekspor. Operasi perusahaan multinasional merupakan bagian yang cukup penting kegiatan ekonomi suatu negara dan nilai produksi yang disumbangkan dalam perhitungan pendapatan nasional. 

b. Produk Nasional Bruto (Gross National Product) 
Produk Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan penduduk suatu negara selama satu tahun. Dimana yang dihitung dalam kategori PNB adalah produksi barang dan jasa atau output yang dihasilkan oleh factor-faktor produksi/input yang dimiliki oleh warga negara yang bersangkutan, baik yang secara geografis berdomisili didalam negeri mapun yang secara geografis berada dinegara lain atau luar negeri. 

Pengelompokan PDB dan PNB terdapat dua kategori yaitu PDB atau PNB nominal dan PDB atau PNB riil. PDB atau PDB nominal adalah pengukuran nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara menurut harga yang berlaku ketika barang dan jasa tersebut diproduksi. Sedangkan PDB atau PNB rill merupakan pengukuran nilai barang dan jasa yang diproduksi pada kurun waktu tertentu menurut harga konstan pada tahun tertentu (sebagai tahun dasar) dan seterusnya digunakan untuk perhitungan pendapatan nasional pada tahun berikutnya. 

c. Produk Nasional Neto (Net National Product) 
Investasi dalam sektor perusahaan mempunyai peran yang sangat penting. Dengan adanya investasi dapat mengganti barang modal yang sudah usang dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Dalam perhitungan PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, yang dimasukan adalah total pengeluaran investasi bruto. Namun yang lebih relevan adalah investasi neto (investasi bruto-deprisasi). Untuk menghasilkan output yang lebih akurat, maka PNB dikurangi deprisiasi yang menghasilkan NNP.

d. Pendapatan Nasional (National Income) 
Dalam perhitungan output nasional dengan metode pendapatan dijelaskan bahwa Pendapatan Nasional (PN) adalah balas jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan. Angka PN dapat diturunkan dari angka PNN. Untuk mendapatkan angka PN ke PNN harus mengurangi PNN dengan pajak tidak langsung dan menambahkan angka subsidi. 

e. Pendapatan Personal (Personal Income) 
Pendapatan Personal (PP) adalah bagian pendapatan nasional yag merupakan hak individu-individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Untuk memperoleh angka PP dari PN maka laba perusahaan yang tidak dibagikan harus dikurangkan. Selain itu pembayaran asuransi social juga harus dikurangkan. Perhitungan PP juga menambahkan pendapatan buanga yang diterima dari pemerintah dan konsumen serta pendapatan non balas jasa. 

f. Pendapatan Personal Disposabel (Disposable Personal Income) 
PPD merupakan pendapatan personal yang dapat dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun untuk ditabung. Besarnya adalah pendapatan personal dikurangi pajak atas pendapatan personal.



Sumber:
Erni Umi Hasanah dan Danang Suryanto, Pengantar Ilmu Ekonomi Makro (Teori & Soal edisi Terbaru), hal. 15


Sekian uraian tentang Pengertian Pendapatan Nasional Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendatan nasional riil. Jadi pertumbuhan Ekonomi dapat dikatakan tumbuh apabila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi lain pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi terjadi apabila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. 

Secara singkatnya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Dalam pengertian tersebut ada 3 hal yang perlu digaris bawahi yaitu proses, out put per kapita, dan jangka panjang. 


Pertumbuhan dalam proses maksudnya bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan output per kapita berarti harus memperhatikan dua hal yaitu Output total (GDP) dan jumlah penduduk, karena output perkapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Aspek jangan panjang maksudnya bahwa kenaikan output perkapita harus dilihat dari kurun waktu yang cukup lama. Kenaikan output perkapita dalam satu atau dua tahun kemudian akan diikuti dengan penurunan bukan pertumbuhan ekonomi. 


Secara umum teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli dibagi menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik dan neoklasik. 


Teori pertumbuhan ekonomi historis berkembang di jerman dan kemunculan teori pertumbuhan ekonomi histori inilah merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industry dan menyatakan bahwa teori ini dilakukan secara bertahap. 


Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan para ahli ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang - barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Berdasarkan teori klasik tersebut, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan kaitannya antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori optimus. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dapat dilihat apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Namun apabila jumlah penduduk bertambah banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marjinal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. 


Teori pertumbuhan ekonomi nonklasik melihat dari sudut pandang berbeda yaitu dari segi penawaran. Menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor – faktor produksi. 



Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli 

Beberapa ahli ekonomi pernah memberikan penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi, salah satunya sebagai berikut : 
  1. Adam Smith Menurut Adam Smith Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu Negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk maka output dari suatu Negara akan ikut bertambah. 
  2. Sadono Sukimo (1985) Menurut Sadono Sukimo pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional segera dari tahun ke tahun, yang sering kita dengar dengan laju pertumbuhan ekonomi. 
  3. Budiono (1994) Menurut Budiono pertumbuhan ekonomi adalah sebuah pertumbuhan output perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri dan sifatnya sementara. 

Adapun komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi yaitu :

  1. Kenaikan output secara berkesinambungan adalah manifestasi dari pertumbuhan ekonomi sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang merupakan tanda kematangan ekonomi pada negara yang bersangkutan. 
  2. Perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang berkesinambungan dimana peran pemerintah dalam berinvestasi di bidang pendidikan. 
  3. Mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung dalam kemajuan teknologi dilakukan dengan penyesuaian kelembagaan, sikap serta ideology. Sehingga secara ekonomi dan social terjadi pertumbuhan yang seiring.


Sumber:
Sukirno, Sadono, 1985, Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Kebijaksanaan, LPFE-UI, Jakarta.
Budiono. (1994). Teori Pertumbuhan Ekonomi, Edisi 1. Jogjakarta: Bpfe.


Sekian uraian tentang Pengertian Pertumbuhan Ekonomi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat...!

Pengertian Modernisasi Menurut Para Ahli

Tinjauan Etimologis (Modernisasi)

Kata modern berasal dari bahasa Inggris. Dalam tinjauan kamus Longman Dictionary of Contemporary English disebutkan bahwa kata “modern” adalah bentuk adjective atau kata sifat modern adj; of the present time, or of the not far distant past; not ancient. Berarti modern itu menunjukkan sifat sesuatu yang baru yang berlaku pada masa kini, atau masa yang tidak terlalu jauh dari masa kini, atau tidak kuno. 

Menurut kamus Oxford Student’s Dictionary of American English kata “modern” berpadanan dengan kata “new” dan Up-date. Jadi,kata “modern” dapat diartikan baru dan berlaku pada masa kini, dan tidak usung. Padanannya dalam bahasa arab, sebagaimana disebutkan dalam kamus AlMawrid al-Muyassar.

Dari tinjauan etimologis kata modern, dapatlah disimpulkan bahwa kata “modern” mempunyai dua penafsiran, yaitu dalam arti “baru” yang berlawanan dengan kata “lama” atau “kuno”. Artinya yang dikatakan “baru” adalah sesuatu yang belum ada sebelumnya, dalam arti “yang selalu dianggap baru, tidak pernah dianggap usang sehingga berlaku sepanjang masa”. Dengan demikian, kata “modern” itu juga berarti progresif dan dinamis”. 

Kata “modern” dalam bahasa Inggris adalah kata “to modernize” dan kata “modernization” dan kata “Modernisasi”. Kata “to modernize” berbentuk verb atau kata kerja adalah “to make suitable for modern use, or for the needs or the present time”. Artinya membuat sesuatu yang baru yang dapat digunakan, atau sesuatu yang diperlukan pada masa sekarang.

Selanjutnya, kata modernisasi berarti upaya, sedangkan kata modernitas berarti sikap. Dengan demikian, “modernisasi” berarti upaya untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dibutuhkan dan digunakan pada masa sekarang. Namun demikian, sebagaimana dikatakan diatas, sesuatu yang baru tidak selalu berarti yang belum ada sebelumnya, tetapi bisa berarti yang selalu dianggap baru, tidak usang, sehingga berlaku sepanjang zaman atau bersifat “up to date” tidak out “of date”. 

Adapun penggunaan kata “Modernisasi” dalam etimologi islam menurut Harun Nasution, “dapat diterjemahkan ke dalam bahasa bahasa dalam islam, seperti Al-Tajdid dalam bahasa arab dan pembaharuan dalam bahasa indonesia.


Kata “Modernisasi” atau “Pembaharuan” telah digunakan dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan (sains), teknologi, maupun segi kehidupan lainnya. Berikut ini akan dikemukakan terminologi “modernisasi” secara umum dan secara khusus menurut terminologi Islam. 

Koentjaraningrat dalam bukunya, Kebudayaan Mentalitiet dan Pembangunan mengatakan bahwa “modernisasi” adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa pada suatu kurun tertentu dimana bangsa itu hidup. 

Dengan pengertian ini, dalam setiap kurun waktu dan zaman dalam satu bangsa atau negara, usaha dan proses modernisasi itu selalu ada, tidak terbatas pada kurun tertentu dan bangsa tertentu, atau negara tertentu saja. Dengan demikian sejarah kehidupan itu diisi oleh modernisasi dalam berbagai hal dan kehidupan yang dijalaninya, sesuai dengan kebutuhan dan tuntutannya. Pengertian diatas dapat mewakili terminologi “modernisasi” secara umum yang berkonotasi kepada upaya pembaharuan dengan menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya.

Modernisasi diartikan perubahan yang bergerak dari keadaan yang tradisional atau dari masyarakat pra modern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. 




Pengertian modernisasi berdasar pendapat para ahli adalah sebagai berikut :

  1. Widjojo Nitisastro, modernisasi adalah suatu transformasi total dari yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta sosial, ke arah pola-pola ekonomis dan politis. 
  2. Soerjono Soekanto, modernisasi adalah suatu bentuk dari perubahan yang terarah yang didasarkan pada suatu perencanaan yang biasanya dinamakan social planning. (dalam Sosiologi: suatu pengantar).
Dengan dasar pengertian di atas maka secara garis besar istilah modern mencakup pengertian sebagai berikut : 

  1. Modern berarti berkemajuan yang rasional dalam segala bidang dan meningkatnya taraf penghidupan masyarakat secara menyeluruh dan merata. 
  2. Modern berarti berkemanusiaan dan tinggi nilai peradabannya dalam masyarakat. 
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut: 
  1. Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa apapun. 
  2. Sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. 
  3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau tertentu. 
  4. Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan komunikasi massa. 
  5. Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. 
  6. Sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan.


Sumber:
Iskandar Engku, Siti Zubaidah. Sejarah Pendidikan Islami. PT.Rosda Karya. Bandung. 2014. Hal. 197-198.


Sekian urain tentang Pengertian Modernisasi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli

Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Sektor Publik merupakan sebuah entitas yang memiliki keunikan tersendiri. Disebut entitas karena memiliki sumber daya ekonomi yang tidak kecil, bahkan bisa dikatakan sangat besar. Pada organisasi sektor publik juga melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan namun berbeda dengan entitas ekonomi yang lain, khususnya perusahaan komersial yang mencari laba, dimana sumber daya ekonomi organisasi sektor publik dikelola tidak untuk tujuan mencari laba (nirlaba). 

Sektor publik akuntansi sering diartikan sebagai akuntansi dana masyarakat, yaitu teknik dan analisis akuntansi yang digunakan pada organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. 

Definisi Akuntansi Sektor Publik menurut Bastian (2010:3) adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”. 

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut: “Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. 


Dari definisi-definisi di atas Akuntansi Sektor Publik dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan jasa yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha, terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan untuk menyediakan kebutuhan dan hak publik melalui pelayanan publik yang diselenggarakan oleh entitas perusahaan. 

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk masyarakat, sebagian besar adalah merupakan organisasi pemerintah (government), baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun sektor publik yang menjalankan aktivitasnya dalam berbagai bentuk yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan 



Tujuan Akuntansi Sektor Publik 

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan tiga hal, yaitu persediaan informasi, pengendalian manajemen dan akuntabilitas. Akuntansi sektor publik ini merupakan alat informasi bagi pemerintah maupun alat informasi bagi publik. Informasi akuntansi ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. 


Menurut Mardiasmo (2009:14) tujuam akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut: 
  1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control). 
  2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagai pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).”

Dilihat dari tujuan di atas dapat dinyatakan bahwa tujuan akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan suatu tindakan atau keputusan secara efisien yang dikelola oleh organisasi yang dipercayakan serta pelaporan pertanggungjawaban kepada publik atas hasil operasi atau dana publik yang telah digunakan. 


Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik 

Menurut Bastian (2010:7) elemen akuntansi sektor publik adalah bagianbagian yang dibutuhkan dalam pengelolaan manajemen keuangan publik. Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut: 
  1. Perencanaan Publik; 
  2. Penganggaran Publik; 
  3. Realisasi Anggaran; 
  4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik; 
  5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik; 
  6. Audit Sektor Publik; 
  7. Pertanggungjawaban Publik.” 

Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen akuntansi sektor publik, antara lain: 
  1. Perencanan Publik. Perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini. 
  2. Penganggaran Publik. Anggaran menjabarkan rencana yang mendetail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan walau wajar-wajar saja jika dikatakan pengelola/pengguna anggaran dan nmanajer publik secara bertahap dan sistematik. 
  3. Realisasi Anggaran. Realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang elah direncanakan dan ditetapkan dalam program serta kegiaan yang nyata. Ini berarti fokus pelaksanaan anggaran tertuju pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan.
  4. Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, dan tindakan dalam menyediakan barang serta jasa kepada masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat demi tercapainya kesejahtaraan masyarakat. 
  5. Pelaporan Keuangan Sektor Publik. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pembiayaan. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa komponen laporan seperti Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, dan dilengkapi oleh Catatan atas Laporan Keuangan. 
  6. Audit Sektor Publik. Mekanisme pemeriksaan adalah sebuah mekanisme yang dapat menggerakan makna akuntabilitas di dalam pengelolaan sektor pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), instansi pengelola asset Negara lainnya. Pengujian atas laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan lainnya oleh auditor independen bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini yang jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. 
  7. Pertanggungjawaban Publik. Pertanggungjawaban publik adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholder) serta masyarakat yang memberikan amanah kepadanya, berdasarkan sistem pemerintah yang berlaku.

Sumber:
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga :Jakarta.
Abdul Halim. 2007.Akuntansi Sektor Publik : Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3.Jakatra:Salemba Empat.


Sekian uraian tentang Pengertian Akuntansi Sektor Publik Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat..!

Pengertian Penilaian Menurut Para Ahli

Pengertian Penilaian

Penilaian adalah upaya sistematik dan sistemik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliabel, dan selanjutnya data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program pendidikan (Sani (2016).

Menurut Irwantoro & Suryana (2015) penilaian merupakan langkah lanjutan dari pengukuran, informasi yang didapat dari pengukuran selanjutnya dideskripsikan dan ditafsirkan. 

Siregar & Nara (2010) menyatakan penilaian merupakan suatu proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui sebuah pengukuran. 

Penilaian adalah proses untuk mengetahui belajar mengajar, meningkatkan pembelajaran siswa, memindahkan fokus dari penilaian berdasarkan pengajaran menuju penilaian berdasarkan pembelajaran siswa (VĂ­ctor, et.al, 2013). 

Pengertian penilaian yang dikutip dari Permendikbud (2013) menyatakan penilaian merupakan proses mengumpulkan informasi atau bukti-bukti melalui kegiatan pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan semua bukti-bukti hasil pengukuran. 

Menurut Sanjaya (2011) penilaian pada dasarnya merupakan bagian kecil dari evaluasi, dan lebih luas dari pengukuran yang meliputi kegiatan interpretasi dan representasi data pengukuran. 

Arifin (2013) berpendapat penilaian merupakan kegiatan yang sistematis berkesinambungan guna mengumpulkan informasi mengenai proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarakan kriteria dan pertimbangan tertentu.




Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru harus menguasai beberapa pengetahuan terkait dengan penilaian pendidikan, diantaranya: 
  1. Mampu memilih prosedur-prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran, 
  2. Mampu mengembangkan prosedur penilaian yang tepat untuk membuat keputusan pembelajaran, 
  3. Mampu dalam melaksanakan, melakukan penskoran, serta menafsirkan hasil penilaian yang telah dibuat, 
  4. Mampu menggunakan hasil-hasil penilaian untuk membuat keputusan-keputusan di bidang pendidikan, 
  5. Mampu mengembangkan prosedur penilaian yang valid dan menggunakan informasi penilaian, dan 
  6. Mampu dalam mengkomunikasikan hasilhasil penilaian. 
“Evaluation is a systematic process determining the extent to which instructional objectives are achieved by pupils”. 

Kalimat tersebut menjelaskan bahwa penilaian adalah suatu proses dalam mengumpulkan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. 

Dalam proses mengumpulkan informasi, tentunya tidak semua informasi bisa digunakan untuk membuat sebuah keputusan. Informasi-informasi yang relevan dengan apa yang dinilai akan mempermudah dalam melakukan sebuah penilaian dalam kegiatan pembelajaran. 

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbanagan tertentu. 

Definisi dari penilaian juga disampaikan oleh Ralph Tyler yang mengungkapkan bahwa penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. 

Menurut Griffin dan Nix, penilaian adalah suatu pernyataan berdasarkan sejumlah fakta untuk menjelaskan tentang karakteristik seseorang atau sesuatu. 

Haryati berpendapat lain, ia mengungkapkan bahwa penilaian (assessment) merupakan istilah yang mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. 

Penilaian merupakan bagian integral dari pembelajaan matematika dan memberikan kontribusi yang signifikan pada pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, guru juga harus merencanakan penilaian yang akan digunakan sebagai bagian dari pembelajaran. 

Dalam dunia pendidikan, Gronlund dan Linn mendefinisikan tentang sebuah penilaian sebagai suatu proses yang sistematis dan mencakup kegiatan mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. 


Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penilaian adalah suatu proses pengumpulan informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran dengan menilai kinerja siswa baik kinerja secara individu maupun dalam kegiatan kelompok. Penilaian itu harus mendapatkan perhatian yang lebih dari seorang guru. Dengan demikian, penilaian tersebut harus dilaksanakan dengan baik, karena penilaian merupakan komponen vital (utama) dari pengembangan diri yang sehat, baik bagi individu (siswa) maupun bagi organisasi/kelompok.


Sumber:
Kusaeri dan Suprananto, Pengukuran dan Penilaian Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012) hal 17.
M. Ngalim Purwanto,Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2010) hal 3.
Zaenal Arifin,Evaluasi Pembelajaran,(Bandung: Remaja Rosdakarya 2009) hal 2.


Sekian uraian tentang Pengertian Penilaian Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Berpikir Kreatif Menurut Para Ahli

Pengertian Berpikir Kreatif 

Berpikir Kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu, proses kreatif tersebut tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan yang didapat dengan pengembangan pemikiran dengan baik. Berpikir kreatif memberikan dukungan kepada peserta didik sehingga peserta didik lebih terpacu untuk lebih kreatif.

Berikut Pengertian Berpikir Kreatif Menurut Para Ahli, yaitu:

Menurut Susanto (2013) Berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang melibatkan unsur-unsur orisinalitas, kelancaran, fleksibelitas, dan elaborasi. Hal tersebut menunjukan bahwa berfikir kreatif dapat mengembangkan daya pikir yang mencangkup wawasan dengan unsur unsur yang luas. Berpikir kreatif dapat menghasilkan pemikiran yang bermutu.

Sesuai dengan pendapat Sani (2014) yang menyatakan bahwa berpikir kreatif merupakan kemampuan mengembangkan ide yang tidak biasa, berkualitas, dan sesuai tugas. Hal ini merupakan pengembangan diri terhadap ideide baru yang memiliki mutu yang baik. 

Berdasarkan pendapat yang telah diuraikan, bahwa berpikir kreatif adalah sebuah proses yang mengembangkan ide-ide yang tidak biasa dan menghasilkan pemikiran yang baru yang memiliki ruang lingkup yang luas. 




Indikator Berpikir Kreatif 

Berpikir kreatif adalah aktivitas berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif dan orisinil. Baer (dikutip Aryana, 2007) mengemukakan berpikir kreatif yaitu:
  1. lancar, adalah kemampuan menghasilkan banyak ide, 
  2. luwes, adalah kemampuan menghasilkan ide-ide yang bervariasi, 
  3. orisinal, adalah kemampuan menghasilkan ide baru atau ide yang sebelumnya tidak ada, dan 
  4. memerinci, adalah kemampuan mengembangkan atau menambahkan ide-ide sehingga dihasilkan ide yang rinci atau detail. 

Hal ini bahwa berpikir kreatif memiliki beberapa indikator untuk menghasilkan ide yang baru. Kreativitas seseorang ditunjukkan dalam berbagai hal, seperti kebiasaan berpikir, sikap, pembawaan atau kepribadian, atau kecakapan dalam memecahkan masalah. 

Menurut Rahayu, dkk (2011) Kemampuan berpikir kreatif ada 5 aspek, diantaranya berpikir lancar, berpikir luwes, orisinal, elaborasi, dan evaluasi. 


Faktor Pendorong Kreativitas 

Pembelajaran yang dapat memberikan peserta didik kesempatan yang lebih untuk Mengeksplorasi permasalahan yang memberikan solusi dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bepikir kreatif, Menurut Uno dan Nurdin (2014) menyatakan bahwa faktor pendorong kreativitas yaitu: 
  • Kepekaan dalam melihat lingkungan : peserta didik sadar bahwa berada di tempat yang nyata. 
  • Kebebasan dalam melihat lingkungan : mampu melihat masalah dari segala arah. 
  • Komitmen kuat untuk maju dan berhasil : hasrat ingin tahu besar. 
  • Optimis dan berani mengambil risiko : suka tugas yang menantang. 
  • Ketekunan untuk berlatih : wawasan yang luas. 
  • Lingkungan kondusif, tidak kaku, dan otoriter. 

Hal diatas menunjukan bahwa faktor pendorong kreativitas merupakan tindakan dalam meningkatkan berpikir kreatif peserta didik dengan ide yang luas. Untuk mendorong tingkah laku kreatif menurut Torrance (dikutip Slameto, 2010) mengemukakan saran-saran tentang apa yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya sebagai berikut: 
  1. Hargai pertanyaan-pertanyaan, termasuk yang kelihatannya aneh atau luar biasa. 
  2. Hargailah gagasan-gagasan yang imaginatif dan kreatif. 
  3. Tunjukkan kepada peserta didik, bahwa gagasan-gagasan mereka itu bernilai. 
  4. Berikanlah kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman bahwa pekerjaannya itu akan di nilai. 
  5. Masukkan faktor hubungan sebab akibat di dalam penilaian. 

Disamping menerima dan menyesuaikan diri dengan standar yang ada, berpikir dan bertingkah laku secara bebas dan meluas merupakan hal penting untuk perkembangan kreativitas.


Sumber:
Ahmad Susanto. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
Abdullah, Sani Ridwan. 2014. Pembelajaran saintifik untuk kurikulum 2013. Jakarta: Bumi Aksara. 


Sekian uraian tentang Pengertian Berpikir Kreatif Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat.

Pengertian Latar Belakang Menurut Para Ahli

Pengertian Latar Belakang

Ada beberapa pengertian latar belakang menurut para ahli, antara lain:
  • Menurut Ade Suyitno, latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan dimasyarakat. 
  • Selain itu, Husnaini Usman dan Purnomo juga menyampaikan pemikirannya mengenai latar belakang masalah dalam karya tulis ilmiah. Menurut Husnaini Usman dan Purnomo, latar belakang masalah adalah menceritakan hal-hal yang melatarbelakangi mengapa peneliti memilih judul penelitiannya. Dalam latar belakang masalah ini, peneliti seolah-olah sebagai detektif yang sedang mengamati situasi lingkungan tempat kejadian perkara. Untuk memunculkan berbagai alasan mengapa memilih judul tersebut, maka seorang peneliti dalam hal ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi belum efektif pada pelaksanaannya.
  • Sedangkan Wirartha berpendapat bahwa latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah terjadi saat harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah fenomenal adalah saat terjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Uraian latar belakang masalah harus mengemukakan argumen mengapa masalah tersebut diteliti. Sebuah judul dipandang perlu diteliti kalau memenuhi kriteria tertentu.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah yang menarik untuk diteliti merupakan masalah yang menjadi perhatian serta pembicaraan banyak orang di berbagai kalangan masyarakat karena harapan ideal akan sesuatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi.


Gambar: Pengertian Latar Belakang


Fungsi Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah merupakan dasar utama bagi penulis untuk memberi pemahaman kepada pembaca tentang ide maupun pemikiran yang ingin disampaikan melalui karya tulis tersebut. Dengan adanya penulisan latar belakang, pembaca bisa mengetahui mengapa karya tulis tersebut dibuat. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Selain itu, dengan adanya penulisan latar belakang, pembaca juga bisa memahami adanya suatu masalah yang harus dipecahkan dan diselesaikan agar tidak menimbulkan efek yang merugikan. Pembaca bisa menerima argumen dan alasan yang diajukan penulis. Oleh sebab itu, latar belakang harus disusun sejelas-jelasnya serta diberi cantuman berupa fakta dan data pendukung


Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang memiliki peran penting dalam karya tulis ilmiah. Salah satu peran pentingnya yaitu, dapat menguraikan alasan alasan mengapa suatu masalah diangkat sebagai topik penelitian, memberi kemudahan bagi pembaca mengenai jenis permasalahan apa yang dibahas dan diteliti, serta permasalahan yang dihadapi ketika melakukan penelitian dalam proses pembuatan karya ilmiah. Mengingat pentingnya latar belakang dalam karya tulis ilmiah, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengetahui serta mampu membuat latar belakang masalah.


Sumber:
Ade Suyitno, Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 38.
Husaini Usman dan Purnomo, Metodologi Penelitian Sosisal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 135. 


Sekian uraian tentang Pengertian Latar Belakang Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat, ☺

Pengertian Komitmen Organisasi Menurut Para Ahli

Pengertian Komitmen Organisasi 

Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. 

Menurut Moorhead dan Griffin (2015) komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Menurut Kreitner dan Kinicki dalam Putu dan I Wayan (2017) komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi. 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis individu yang berhubungan dengan keyakinan, kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia tetap ingin menjadi anggota organisasi.




Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Wilson Bangun (2014) menyataka bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah: 
  1. Komitmen Afektif Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan. 
  2. Komitmen Berkelanjutan Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga. 
  3. Komitmen Normatif Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang mempelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.


Faktor-Faktor Pembentuk Komitmen Organisasi 

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2014) terbentuknya komitmen suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 
  1. Faktor Kesadaran Kesadaran menunjukkan suatu keadaan jiwa seseoang yang merupakan titik temu dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, ketetapan hati dan kesinambungan dalam jiwa yang bersangkutan. 
  2. Faktor Aturan Aturan adalah perangkat penting dalam segalatindakan dan perbuatan seseorang.Peranan aturan sangat besar dalam hidup bermasyarakat, sehingga dengan sendirinyaaturan harus dibuat, dan diawasi yang pada akhirnya dapat tercapai sasaran manajemen sebagai pihak yang berwenang dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam organisasi kerja tersebut. 
  3. Faktor Organisasi Organisasi pelayanan contohya pelayanan Pendidikan ada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya hanya terdapat sedikit perbedaan pada penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada manusia yang memilikiwatak dan kehendak yang multikompleks. 
  4. Faktor Pendapatan Pendapatan adalah penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga, pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan organisasi baik dalam bentuk uang. 
  5. Faktor Kemampuan Keterampilan Kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti dapat melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dapat diartikan sebagai sifat/keadaan yang ditujukan oleh keadaan seseorang yag dapat melaksanakan tugas atau dasar ketentuan-ketentuan yang ada. Keterampilan adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan menggnakan anggota badan dan peralatan yang tersedia. 
  6. Faktor Sarana Pelayanan Sarana pelayanan ada segalajenis perlengkapa kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangkauntuk memenuhi kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.


Sumber:
Indra, Kharis. 2010. Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Bandung. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3. No.1.


Sekian uraian tentang Pengertian Komitmen Organisasi Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.

Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli

Pengertian Kebijakan 

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah policy. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. 

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino(2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. 

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : 
  1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan 
  2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi 
  3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan 
  4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan 
  5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai 
  6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit 
  7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu 
  8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi 
  9. Kebijakan publik meski tidak ekslusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah 
  10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. 

Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokartisasi dan deregulasi. 

Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaanya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. 

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). 

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensikonsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. 

Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. 



Pengertian Kebijakan Publik 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilainilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. 

Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. 

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. 

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. 

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:
  1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 
  2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. 

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” ( apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). 

Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 

Terdapat beberapa ahli yang mendefiniskan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. 

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 

David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.


Sumber:
Abdul Wahab, Sholichin, Analisa Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksra. 2014. 
Abidin, Said Zainal. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas. 2006.


Sekian uraian tentang Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli, semoga bermanfaat.